Kejagung Amankan Kajari Karo dan JPU Terkait Kasus Amsal
Kajari Karo dan JPU diamankan Kejagung untuk klarifikasi penanganan kasus Amsal Sitepu.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia: Alasan utama publik tak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi karena harga kebutuhan pokok yang naik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi/Antara-Hafidz Mubarak
Harianjogja.com, JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi alasan utama publik merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Senin (11/7/2022).
Adapun, Indikator melakukan survei nasional pada periode 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Sejumlah pertanyaan dilemparkan kepada responden, salah satunya terkait kinerja Presiden Jokowi.
Hasilnya, 67,5 persen persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski begitu, masih ada 30,2 persen responden yang menyatakan tak puas.
Dari responden yang tak puas, 44,1 persen di antaranya beralasan Jokowi tak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga kerap naik. Lalu, 15,4 persen menyatakan bantuan dari pemerintah sering tidak merata.
Kemudian, berdasarkan basis sosio-demografis yang tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi berada di wilayah Sumatra, Banten, dan Maluku-Papua. Di tiga wilayah tersebut, yang menyatakan puas dan tidak puas hampir berimbang.
Di Sumatra, 44,3 persen responden merasa tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Di Banten, 46,6 persen yang menyatakan tak puas, sedangkan di Maluku-Papua sebesar 46,3 persen.
BACA JUGA: Fakta Baru Polisi Tembak Polisi, Mabes Klaim Ada Perbuatan Tak Senonoh terhadap Istri Kadiv Propam
Survei ini juga melemparkan pertanyaan soal masalah paling mendesak dan harus segera ditangani pemerintah. Hasilnya, 43 persen responden ingin pemerintah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Di urutan kedua, sebanyak 15 persen responden ingin pemerintah menciptakan lapangan kerja.
“Sejauh ini isu harga-harga secara umum yang kurang terjangkau warga merupakan alasan utama mengapa warga kurang puas atas kinerja presiden,” bunyi kesimpulan survei tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kajari Karo dan JPU diamankan Kejagung untuk klarifikasi penanganan kasus Amsal Sitepu.
Pemkab Magelang perkuat data kependudukan untuk tekan kemiskinan. Inovasi pelayanan cepat hingga 1 jam terus dikembangkan.
Pemda DIY buka peluang bantuan lampu Stadion Mandala Krida, namun masih menunggu persetujuan KPK sebelum realisasi.
Googlebook resmi diperkenalkan sebagai laptop AI Gemini generasi baru. Simak fitur, keunggulan, dan jadwal rilis 2026.
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.