Pemerintah Siapkan Perpres, Driver Ojol Bakal Berstatus UMKM
Pemerintah menyiapkan Perpres yang mengatur status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM, termasuk kemudahan akses KUR dan kepastian hukum.
Sepasang penampil di acara Semarang Night Carnival 2022 mengenakan kostum yang menampilkan logo QRIS. /Dok. BI Jateng
Harianjogja.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI Fast mengalami pertumbuhan pada April 2022.
Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan transaksi QRIS tercatat mengalami pertumbuhan dari Rp5,8 triliun per Maret 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada April 2022.
Setali tiga uang, transaksi BI-Fast juga tumbuh dari Rp66 triliun menjadi Rp100,3 triliun dengan volume transaksi dari 18,5 juta transaksi menjadi 24,6 juta transaksi per April 2022.
“Secara akumulatif, total BI-Fast pada April 2022 mencapai Rp239,2 triliun dengan volume 65,2 juta transaksi sejak diimplementasikan Desember tahun lalu,” kata Juda kepada Bisnis, Rabu (25/5/2022).
BACA JUGA: Cegah Banjir Rob di Semarang Terulang, Begini Saran Pakar
Juda memproyeksikan baik untuk BI-Fast maupun QRIS keduanya ditargetkan mengalami peningkatan di tahun ini.
Untuk BI-Fast diproyeksikan sampai dengan akhir 2022 mencapai total lebih dari 800 juta transaksi. Juda menjelaskan proyeksi ini sejalan dengan pengembangan kanal yang dilakukan oleh peserta, khususnya kanal mobile yang paling banyak digunakan bertransaksi digital.
Selain itu, untuk QRIS, BI memfokuskan di tahun ini adalah dari sisi peningkatan jumlah pengguna, di mana target di akhir tahun adalah tambahan 15 juta pengguna baru. Adapun hingga akhir April, Juda menyampaikan penambahan pengguna baru yang berhasil dicapai adalah 7,6 juta atau 50,8 persen dari target akhir tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah menyiapkan Perpres yang mengatur status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM, termasuk kemudahan akses KUR dan kepastian hukum.
Pemkab Sleman bersama Satgas Pangan Polresta Sleman memperkuat pengawasan stok dan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Sleman.
Penyaluran Dana Penguatan Modal Sleman 2026 mencapai Rp6,3402 miliar atau 32,31% dari total plafon Rp19,625 miliar.
Program padat karya di Gunungkidul digelar di 65 titik pada 2026 dengan anggaran Rp100-200 juta per lokasi untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi
BMKG mengimbau pengelola PLTA mengantisipasi lonjakan beban listrik selama El Nino. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncak pada Desember 2026 hingga Januari
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.