Ini Lo 7 Potensi Korupsi di Daerah

Harianjogja.com, JAKARTA--KPK bakal menggandeng DPD RI untuk mencegah terjadinya korupsi yang angkanya makin tinggi di setiap daerah di Indonesia.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengemukakan ada tujuh titik rawan korupsi yang terjadi di sejumlah daerah yaitu proses rekruitmen promosi jabatan dan jual-beli jabatan; pengadaan barang dan jasa; filantropi atau sumbangan pihak ketiga; perizinan dan tata niaga; penyelenggaraan jaring pengaman sosial baik tingkat pusat maupun daerah; refocussing dan PEN; dan pengesahan RAPBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD).

"Korupsi di daerah itu adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama untuk segera diselesaikan. Tadi kami sudah bahas dengan DPD terkait solusi korupsi di daerah ini," tuturnya di Gedung DPR, Selasa (14/12/2021).

BACA JUGA: Menyamar Jadi PNS, Ibu Rumah Tangga di Jogja Tipu Pacarnya hingga Ratusan Juta

Menurut Firli, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran di setiap daerah, dibutuhkan kerja sama antara KPK dengan DPD. Sehingga, kata Firli, pemberantasan tindak pidana korupsi jadi semakin mudah di daerah.

"Kita harus satu panggung satu irama orkestrasi pemberantasan korupsi. Ada satu hal yang kami sepakati untuk dikerjasamakan agar tidak terjadi korupsi," katanya.

Firli optimistis kerja sama antara KPK dan DPD RI tersebut bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di daerah. Dia berharap Indonesia bisa bebas dari korupsi, terutama di setiap daerah.

"Kawan-kawan ini kan punya 136 anggota DPD RI. Saya rasa kita akan didukung rakyat agar terbebas dari budaya korupsi. Sehingga ke depan Indonesia bisa terbebas dari korupsi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com