DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Petugas menjelaskan kepada peserta tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Bisnis/Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA – Berobat di puskesmas maupun rumah sakit belum tentu ditanggung BPJS Kesehatan, tergantung jenis Penyakitnya. Peserta BPJS Kesehatan wajib mengetahui jenis Penyakit yang ditanggung BPJS.
Melansir dari situs BPJS Kesehatan, Selasa (26/10/2021) pelayanan yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan mulai dari Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, dan dokter gigi. Selain itu, klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri dan rumah sakit kelas D pratama juga memberikan pelayanan bagi pemegang BPJS.
Berikut daftar penyakit yang dapat ditanggung dengan BPJS
110.Skrofuloderma
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan
ATSI menganalisis tren penggunaan eSIM Singapura oleh warga RI. Operator lokal meminta Komdigi mengawasi perdagangan produk telekomunikasi asing.
Taspen Kantor Cabang Yogyakarta mendorong aparatur sipil negara dan masyarakat Kabupaten Bantul mulai menyiapkan usaha mandiri sebelum memasuki masa pensiun
Veda Pratama membidik podium Moto3 GP Portugal 2026 setelah finis keempat pada seri Qatar. Ia kini menempati posisi keenam klasemen.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Sleman mendorong optimalisasi media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik