Mangkir dari KPK! Peran Heri Black di Kasus Bea Cukai Disorot
KPK buru keterangan Heri Black usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sempat mangkir, perannya kini disorot.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO--Perhelatan pemilihan lurah di wilayah DIY bakal segera dihelat. Pesta demokrasi di level kelurahan ini selain diharapkan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus menghasilkan pemimpin yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun satu hal yang sering terjadi dalam pesta demokrasi adalah terkait dengan politik uang. Demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas maka sudah seharusnya demokrasi dijalankan sesuai dengan relnya tanpa disertai dengan intervensi materi dalam hal ini uang.
Salah satu calon lurah di DIY Fitri Yuli Riyanto menyatakan penolakannya menggunakan cara politik dalam proses pemilihan lurah. Calon Lurah di Kelurahan Banjaroya, Kalibawang, Kulonprogo ini menilai sebagai generasi muda ia ingin memberikan contoh atau pendidikan politik kepada masyarakat melalui cara yang tepat dalam berdemokrasi.
"Saya menolak mengunakan cara-cara menghabiskan uang untuk meraih dukungan suara dengan cara membeli atau membayar dengan model serangan fajar untuk pendidikan politik yang lebih baik," kata Yuli, Sabtu (23/10/2021).
Ia menilai sudah waktunya di era modern saat ini masyarakat tidak mudah dibeli suaranya melalui iming-iming sejumlah uang dalam menentukan siapa sosok pemimpin. “Menurut kami sudah bukan zamannya lagi menggunakan politik uang dalam pemilihan lurah,” katanya.
Ia menambahkan sebagai pemimpin di level kalurahan harus memegang filosofi sosok dari petruk dengan lima wataknya yaitu momor (tidak sakit hati ketika dikritik dan tidak tinggi hati saat dipuji), mursyid (pandai), murakabi (bermanfaat), momong(mengasuh) dan momot (menerima keluhan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK buru keterangan Heri Black usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sempat mangkir, perannya kini disorot.
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Penolakan kereta gantung Rinjani dinilai tepat. DPRD NTB soroti dampak ekonomi, lingkungan, dan ancaman bagi porter lokal.
Tragedi kapal PMI ilegal di Malaysia tewaskan 7 WNI. DPR desak bongkar mafia pengiriman tenaga kerja ilegal hingga ke akar.
DPR minta pemerintah lindungi industri rokok dari tekanan regulasi dan rokok ilegal. Sektor ini serap jutaan tenaga kerja dan sumbang besar ke negara.
Tempe Pondoh Sleman resmi dilindungi hukum. Pernah ada upaya klaim dari luar, Pemkab kini bergerak cepat amankan warisan budaya.