Musim Hujan November 2026, BNPB Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor
BNPB mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, dan banjir lahar saat musim hujan.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO--Perhelatan pemilihan lurah di wilayah DIY bakal segera dihelat. Pesta demokrasi di level kelurahan ini selain diharapkan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus menghasilkan pemimpin yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun satu hal yang sering terjadi dalam pesta demokrasi adalah terkait dengan politik uang. Demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas maka sudah seharusnya demokrasi dijalankan sesuai dengan relnya tanpa disertai dengan intervensi materi dalam hal ini uang.
Salah satu calon lurah di DIY Fitri Yuli Riyanto menyatakan penolakannya menggunakan cara politik dalam proses pemilihan lurah. Calon Lurah di Kelurahan Banjaroya, Kalibawang, Kulonprogo ini menilai sebagai generasi muda ia ingin memberikan contoh atau pendidikan politik kepada masyarakat melalui cara yang tepat dalam berdemokrasi.
"Saya menolak mengunakan cara-cara menghabiskan uang untuk meraih dukungan suara dengan cara membeli atau membayar dengan model serangan fajar untuk pendidikan politik yang lebih baik," kata Yuli, Sabtu (23/10/2021).
Ia menilai sudah waktunya di era modern saat ini masyarakat tidak mudah dibeli suaranya melalui iming-iming sejumlah uang dalam menentukan siapa sosok pemimpin. “Menurut kami sudah bukan zamannya lagi menggunakan politik uang dalam pemilihan lurah,” katanya.
Ia menambahkan sebagai pemimpin di level kalurahan harus memegang filosofi sosok dari petruk dengan lima wataknya yaitu momor (tidak sakit hati ketika dikritik dan tidak tinggi hati saat dipuji), mursyid (pandai), murakabi (bermanfaat), momong(mengasuh) dan momot (menerima keluhan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BNPB mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, dan banjir lahar saat musim hujan.
Sebanyak 46 dari 176 sekolah penerima bantuan revitalisasi di Gunungkidul belum mencairkan dana. Pemkab sudah melaporkan persoalan ini ke kementerian.
Kapolri memutasi 264 personel Polri melalui Telegram 2 November 2026. Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri ikut berganti.
Pemkab Kulonprogo menemukan sejumlah pelanggaran SOP di 10 dapur MBG, mulai dari pisau berkarat hingga lalat hinggap pada makanan.
Komisi III DPR mengapresiasi pencopotan Kapolres Sukoharjo dan tiga anggota polisi terkait polemik penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran.
Yusril Ihza Mahendra belum memastikan kabar pengamanan jenderal Polri. Divisi Humas Polri dijadwalkan menggelar konferensi pers.