Bank Dunia Tunjuk Sri Mulyani Pimpin IDA22, Ini Tugasnya
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Bersama pengisian dana IDA22 Bank Dunia untuk memimpin dukungan pembiayaan bagi negara berpendapatan rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan biaya persiapan dan penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang sedang berlangsung di Papua sampai 15 Oktober 2021.
Sri Mulyani mengungkap pendanaan PON XX dari persiapan hingga penyelenggaraan telah dibiayai sejak 2018 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Biaya persiapan dan penyelenggaraan PON ke 20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN [#uangkita]," tulis Sri pada akun Instagram pribadinya (@smindrawati), Minggu (3/10/2021).
Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan PON XX melalui APBN disalurkan melalui APBD. Pembiayaan tersebut terdiri dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Otonomi Khusus (DOtsus), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF).
Selain itu, pembiayaan juga dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan TVRI/REI.
Jika ditotalkan, belanja yang dilakukan untuk PON XX sejak 2018 adalah sebesar Rp10,43 triliun. Secara rinci, bendahara negara memaparkan belanja untuk pembiayaan yang dilakukan pada 2018 adalah sebesar Rp881,5 miliar dari DTI; dan Rp211,2 miliar dari belanja kementerian/lembaga.
Lalu, pada 2019, belanja dari DTI sebesar Rp716,5 miliar; dari DOtsus Rp1,10 triliun; dari DBH Rp1,708 triliun; dari DAK Fisik Rp82,53 miliar; dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp758,93 miliar.
Pada 2020, belanja dari DTI sebesar Rp140,5 miliar; dari Dotsus sebesar Rp1,44 triliun; dari DAK Fisik sebesar Rp18,55 miliar; dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp999,66 miliar.
"Tahun 2021 [belanja] K/L: Rp793,7 M; Bantuan Pemerintah Pusat melalyu Kemenpora ke Papua: Rp1,58 triliun," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Bersama pengisian dana IDA22 Bank Dunia untuk memimpin dukungan pembiayaan bagi negara berpendapatan rendah.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.
Kemarau panjang di Cangkringan membuat dua sekolah kekurangan air dan memicu tiga kebakaran sejak Juni 2026.
Dinsos Kulonprogo mengingatkan penerima bansos wajib mendaftar Perlinsos karena aplikasi ini akan menjadi basis data penyaluran bantuan mulai 2027.