Jemaah Haji Gelombang Kedua Mulai Masuk Makkah, PPIH Siaga Penuh
Jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai tiba di Makkah lewat Jeddah. PPIH Arab Saudi siapkan layanan penuh dan antisipasi kepadatan.
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. /Bisnis.com-Janlika
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu meningkatkan 3T, yakni test atau pengetesan, tracking atau pelacakan, dan treatment atau penanganan pasien Covid-19 dalam rangka penguatan penanganan pandemi sekaligus mempercepat serapan anggaran kesehatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono kepada Bisnis, merespons data terbaruserapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disampaikan pemerintah. Hingga 17 September 2021, baru 45,3 persen anggaran kesehatan yang terealisasi atau Rp97,28 triliun.
Pandu menilai bahwa realisasi anggaran kesehatan PEN turut mencakup aktivitas surveilans dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat aktivitas surveilans sebagai bentuk penanganan pandemi yang optimal, tapi sekaligus akan meningkatkan serapan anggaran kesehatan.
"Terkait dengan biaya surveilans, tes-lacak-isolasi [3T] dan dana vaksinasi bisa pengaruhi penguatan penanganan pandemi. Seharusnya [anggaran kesehatan] bisa diserap karena harus ada percepatan vaksinasi dan penguatan surveilans tes-lacak-isolasi," ujar Pandu kepada Bisnis, Senin (27/9/2021) malam.
Menurutnya, pemerintah pertama-tama harus meningkatkan jumlah tes Covid-19. Pada hari ini, Senin (27/9/2021) dilakukan pengetesan terhadap 151.966 orang dan ditemukan 1.390 kasus baru, hal tersebut membuat positivity rate harian berada di angka 4,5 persen.
Dalam sepekan terakhir, yakni pada 21 September–27 September 2021, rata-rata tes harian adalah sebanyak 170.184 orang. Jumlah tes paling sedikit berlangsung pada Minggu (26/9/2021) sebanyak 148.743 orang dan paling banyak pada Rabu (22/9/2021) sebanyak 185.396 orang.
"Jumlah tes kurang karena pelacakan di Indonesia kurang aktif," ujar Pandu.
Dia menilai bahwa peningkatan jumlah tes akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai penyebaran virus corona. Pemerintah pun dapat menentukan penggunaan anggaran kesehatan dalam program PEN dengan lebih optimal, sehingga penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan lebih baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hingga 17 September 2021, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai Rp395,9 triliun atau 53 persen dari pagu anggaran. Terdapat empat klaster program PEN, salah satunya kesehatan.
Klaster lainnya adalah program perlindungan sosial yang sudah terealisasi Rp66,4 triliun atau 60,5 persen dari total anggaran Rp112,87 triliun. Lalu, klaster program prioritas sudah terealisasi Rp59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Program dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) menjadi klaster dengan serapan anggaran terendah, yakni baru Rp68,35 triliun. Jumlah itu baru mencapai 42 persen dari anggaran yang disiapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Vonis Ibrahim Arief dalam kasus korupsi Chromebook diperberat menjadi 5 tahun penjara. Ia juga dijatuhi uang pengganti Rp5 miliar.
PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) meluncurkan Program Merdeka Stunting 2026
Sebanyak 785 lansia di Kulonprogo terindikasi judol dari 3.336 penerima bansos. Dinsos membuka mekanisme sanggahan dan pemutakhiran data.
Kejagung menyita Rp401 miliar dari PT CNI terkait dugaan korupsi tata kelola nikel 2017–2020. Uang dititipkan di RPL Bank Mandiri.
Regol Ayom di sirip Malioboro menyulitkan pengguna kursi roda. Pemda DIY akan mengevaluasi desain portal agar akses difabel tetap tersedia.