Presiden Izinkan Ormas Keagamaan Kelola IUP Tambang Eks PKP2B
Beleid ini merupakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Boneka Minion dipasang di kursi bioskop untuk menjaga jarak sosial antara penonton di sebuah bioskop MK2 di Paris ketika bioskop membuka kembali pintu bagi publik, 22 Juni 2020./ANTARA-REUTERS=Benoit Tessier
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah belum memutuskan untuk kembali membuka izin operasi bioskop menjelang masa akhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM pada Senin (13/9/2021).
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan pemerintah telah menerima surat permohonan pembukaan bioskop dari Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) pada awal bulan ini.
“GPBSI memang telah mengirim surat dan surat telah kami terima dan telah dilaporkan kepada Menko [Perekonomian],” kata Safrizal melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Minggu (12/9/2021).
Nantinya, lanjut Safrizal, Kemenko Perekonomian yang bakal memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan terkait pembukaan bioskop tersebut. Dia mengatakan permintaan pembukaan bioskop dari gabungan pengusaha itu masih dalam pembahasan di sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Nanti Kemenko yang akan memutuskan mengenai rencana dibukanya bioskop, setelah dipelajari dan disimulasi,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin menyebutkan sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh pihaknya untuk menyambut sinyal pembukaan bioskop yang menguat akan dibuka pada 14 September 2021.
Beberapa persiapan di antaranya seperti persiapan penerapan protokol kesehatan di dalam ruangan bioskop, film-film yang ditayangkan, hingga pemenuhan regulasi untuk pengawasan seperti penyediaan medium barcode untuk aplikasi PeduliLindungi.
"Semuanya itu dikerjakan atas nama asosiasi dan bukan per bioskop," kata Djonny.
GPBSI, kata Djhonny, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan persiapan industri film. Khususnya, agar bioskop bisa kembali beroperasi di tengah menurunnya level PPKM di beberapa kawasan di Indonesia.
Meski demikian, Djonny mengatakan keputusan dibukanya bioskop di 14 September 2021 masih dalam tahapan pembahasan di tingkat kementerian.
"Belum ada kepastian [buka tanggal 14 September], tapi kalau dilihat persentasenya ya 75 persen lah. Ada harapan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Beleid ini merupakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.