Bahlil Siapkan Skema Dana Bioetanol, E10 Dimulai pada 2027
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
Ilustrasi/Bisnis
Harianjogja.com, PURWAKARTA – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Purwakarta belum lama ini mendapat bantuan sebanyak 5 kg beras. Bantuan tersebut diklaim untuk meringankan beban mereka selama penerapan PPKM.
Ketua DPC Organda Kabupaten Purwakarta Tatan Margandi menuturkan, pihaknya cukup mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah kepada para sopir angkot di wilayahnya. Hanya saja, menurutnya bentuk bantuan tersebut sangat tidak wajar.
“Para sopir angkot menjadi salah satu yang sangat merasakan dampak besar pandemi ini apalagi selama penerapan PPKM atau pemberlakuan pembatasan jalur,” ujar Tatan saat dihubungi, Minggu (7/8/2021).
Tatan tak menampik, selama pandemi Covid-19 yang sudah berjalan dua tahun ini bantuan yang diterima para sopir ini sangatlah minim. Yakni, baru bantuan besar sebanyak 5 kg untuk masing-masing sopir. Itupun, bantuan dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial.
“Saat ini, seluruh sopir sudah mengeluhkan soal kondisinya kepada kami. Kami juga telah melaporkan kondisi ini ke provinsi, baik secara lisan maupun tertulis,” jelas dia.
Tatan menegaskan, jika berbicara Organda berarti tidak hanya seputaran sopir angkutan kota atau angkutan pedesaan saja. Karena, di Organda ini menaungi seluruh armada. Termasuk, sopir angkutan barang, dan juga sopir travel.
Adapun jumlah sopir yang ada di bawah naungan organisasinya, ada lebih dari 1.000 orang, 900 orang di antaranya merupakan sopir angkot dan angkutan pedesaan. Sedangkan sopir yang sudah mendapat bantuan beras baru 800 orang. Sisanya, belum tersentuh bantuan.
“Padahal saat ini kondisi di lapangan para sopir itu sudah sangat ‘lapar’,” seloroh dia.
Aturan PPKM level 4, katanya, berimbas pada penyekatan sejumlah ruas jalan. Dengan ditutupnya ruas jalan ini, membuat sopir semakin merana.
“Saat ini, pemerintah pusat maupun daerah hanya fokus pada vaksinasi saja. Padahal, isi perut juga jauh lebih penting,” imbuh dia.
Tatan mengaku, para sopir di lapangan sering curhat. Bahkan, saking sulitnya menghadapi kondisi saat ini, mereka sudah tak takut lagi terpapar Covid-19. Karena di rumah mereka, ada perut-perut yang harus menahan lapar.
BACA JUGA: Mobilitas Warga di DIY Diklaim Turun 30%
Terkait dengan bantuan dari Kemensos, pihaknya juga menilai bantuan itu sangat jauh dari ideal. Lantaran, hanya berupa beras 5 kilogram. Bantuan ini, sangat jauh berbeda dengan pemberian dari pemerintah daerah sebelumnya. Yakni, kalau ada penyekatan jalan, seperti imbas HUT Purwakarta atau car free day, para sopir, terutama sopir angkot suka dikasih kompensasi.
“Ya kalau boleh nawar, minimalnya sembako komplit. Bukan menampik, kalau hanya beras lima kilogram, kami mengelus dada. Beras itu kan harus dimasak, butuh buat beli gasnya, butuh buat temen nasinya,” tambah dia.
Karena kondisi ini, lanjut Tatan, pihaknya mempertanyakan dan meminta solusi dari pemerintah daerah. Karena hingga saat ini, sentuhan langsung dari pemerintah daerah untuk para sopir belum dirasakan. (K60)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
Pieter Huistra menilai PSS Sleman berada di jalur tepat untuk membangun permainan dominan menjelang Super League 2026/2027.
Gempa M7,7 yang berpusat di Nagekeo dirasakan di Kota Bima. Satu rumah rusak sedang, Gudang Bulog dan plafon masjid juga terdampak.
IMI menghentikan sementara drag race di lintasan non-permanen seperti jalan raya dan kompleks perumahan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 68 foto jurnalistik ANTARA dipamerkan di Titik Nol Kilometer Jogja pada 14-21 Agustus untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI.
Pemerintah menargetkan pembiayaan RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun, turun 8,6% dari outlook 2026 yang mencapai Rp734,3 triliun.