Tangani Inklusi Keuangan, Kemenko Perekonomian Gandeng PP Pemuda Muhammadiyah

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggaet Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah bersinergi mengimplementasikan program keuangan inklusif.

Pemilihan pemuda, terutama dari Muhammadiyah, dilatarbelakangi jumlah jaringan pemuda yang dimiliki sebanyak 28.159 unit, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Selain itu, dengan estimasi total mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi, dan santri/santriwati sejumlah 4 juta jiwa, ada potensi untuk mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan 2024 sebesar 90 persen.

“Pemuda merupakan salah satu kelompok target prioritas dalam hal perluasan akses layanan keuangan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Senin (22/3/2021).

Hal itu disampaikan, sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kegiatan bertajuk ‘Implementasi Keuangan Inklusif bagi Pemuda dan Mahasiswa Muhammadiyah’, di Kota Bogor.

Kegiatan tersebut mencakup edukasi keuangan syariah dan penandatanganan nota kesepahaman Program Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah antara PP Pemuda Muhammadiyah, dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, serta Asosiasi CEO Master Mind Indonesia.

Iskandar juga menuturkan bahwa survei OJK di 2019 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen, menandakan target inklusi keuangan sejumlah 75 persen pada 2019 tercapai sesuai Perpres 82/2016.

Namun di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1 persen pada 2016 menjadi 9,1 persen pada 2019.

"Hal ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah," ujarnya.

Selain itu, populasi penduduk Muslim di tanah air mencapai 87,18 persen dari total penduduk sejumlah 255 juta jiwa. Sementara, data juga menunjukkan bahwa 25 persen masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori milenial.

Menurut Iskandar, besarnya potensi tersebut perlu disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antarpemangku kepentingan.

Pemerintah mendorong inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 114/ 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),

"Melalui Perpres ini pula Presiden Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)," tulis Kepala Biro Komunikasi, Layananan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers yang dikutip Bisnis, Senin (22/3/2021).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia