Jelang Borobudur Marathon, Pelari Diajak Membatik di Jogja
HOKA mengajak pelari menikmati jamu, lari di permukiman warga, dan membatik dalam kegiatan menjelang Borobudur Marathon 2026.
Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta. -Bisnis.com/Samdysara Saragih
Harianjogja.com, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi mengingatkan pemohon tidak lagi dapat memperbaiki substansi permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.
"Pada kesempatan persidangan kali ini masih dimungkinkan dilakukan perbaikan, tetapi tidak menyangkut substansi. Perbaikan-nya hanya berkenaan dengan kesalahan typo saja," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
BACA JUGA : KPU Pastikan Tak Ada Gugatan Sengketa Pilkada Bantul
Ia mengatakan sejumlah pemohon dan kuasanya memiliki persepsi keliru bahwa permohonan dapat diperbaiki saat sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar 26-29 Januari 2020.
Setelah permohonan diajukan maksimal hingga tiga hari setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, tutur dia, pemohon dapat melakukan perbaikan substansi hingga tiga hari setelah permohonan diserahkan.
Namun, akibat perbedaan persepsi, terdapat pemohon dan kuasanya yang menunggu untuk diminta memperbaiki permohonan. Padahal perbaikan dilakukan atas inisiatif pemohon maupun kuasanya.
"Kesempatan memperbaiki 3x24 jam itu adalah kesempatan yang diberikan kepada para pemohon atau kuasanya kalau terjadi apa yang dibuat dianggap kurang sempurna. Jadi dia sendiri, tidak ada koreksi dari Mahkamah," katanya.
BACA JUGA : 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020 Diregistrasi MK
Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, perbaikan pun diperbolehkan dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu 3x24 jam setelah permohonan diserahkan, tetapi perbaikan yang dipakai adalah perbaikan yang pertama.
Apabila perbaikan permohonan diserahkan lebih dari tenggat, maka perbaikan tidak akan dipakai dan Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan permohonan awal.
Adapun pada Selasa, Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 perkara sengketa Pilkada 2020 dari total 132 perkara yang diregistrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
HOKA mengajak pelari menikmati jamu, lari di permukiman warga, dan membatik dalam kegiatan menjelang Borobudur Marathon 2026.
Samsung Galaxy S24 Ultra dan S26 Ultra berbeda Rp5,5 juta. Simak perbandingan kamera, performa, layar, baterai, dan harganya.
Proyek PSEL di Piyungan, Bantul, ditargetkan groundbreaking akhir 2026 dengan nilai investasi Rp4 triliun. Proyek ini dikerjakan perusahaan asal China dan ditar
Enam santri di Pangandaran diduga dianiaya oknum TNI. DPR mendesak pelaku dipecat dan diproses pidana.
Pemkab Kulon Progo memberikan bantuan biaya hidup Rp7,8 juta per tahun kepada tujuh mahasiswa kurang mampu serta merevitalisasi mobil rescue senilai Rp97 juta
Bandara Soekarno-Hatta melayani 43,93 juta penumpang sepanjang Januari-Oktober 2026 dengan dukungan 76 maskapai penerbangan.