Bappenas Siapkan Peta Jalan Bioekonomi hingga Akhir 2026
Bappenas menyiapkan Peta Jalan Bioekonomi Indonesia yang ditargetkan diadopsi akhir 2026 untuk memperkuat industri dan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berdialog dengan kepala sekolah dan guru saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 8 Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (4/11/2020)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan akan memberi sanksi, termasuk pembebasan jabatan, kepada guru dan kepala sekolah yang terlibat intoleransi di lingkungan sekolah seperti di SMKN 2 Padang.
Sebelumnya, SMKN 2 Padang dituding melakukan intoleransi lantaran mewajibkan muridnya yang nonmuslim untuk menggunakan jilbab.
Nadiem mengatakan, berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan ekspresi sesuai dengan tingkat kualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua atau wali.
Sementara itu, pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebut, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Kemudian, pada Pasal 3 Ayat 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar menengah dasar dan menengah bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.
“Dengan demikian, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” tegas Nadiem melalui Instagramnya, Minggu (24/1/2021).
Nadiem menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut.
Kemendikbud juga telah berkoordinasi dengan pemda untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Saya meminta, agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama,” tegas Nadiem.
Ke depannya, Kemendikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah sebagai tindakan konstruktif.
Nadiem mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Bappenas menyiapkan Peta Jalan Bioekonomi Indonesia yang ditargetkan diadopsi akhir 2026 untuk memperkuat industri dan ekonomi berkelanjutan.
Sean Gelael resmi menikahi Hana Malasan pada 21 November 2026. Ia memberikan mahar emas 50 gram dan uang tunai Rp21.112.026.
Polda DIY menyebut tiga dari 24 personel yang diperiksa terkait kerusuhan 10 November diduga melakukan pelanggaran dan ditempatkan di Patsus.
Leo-Daniel lolos ke final Hong Kong Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan. Daniel masih dalam pemulihan cedera.
OJK mencatat jumlah BPR di DIY turun menjadi 51 hingga triwulan III 2026. Konsolidasi didorong untuk memperkuat modal dan penyaluran kredit.
Le Tour de Anesthesia 2026 mengajak 126 pesepeda menempuh rute 96 kilometer untuk menikmati lanskap Jogja dan sekitarnya