Luar Biasa! RI Kantongi Pajak Digital dari Google Cs Sebesar Rp23 Triliun Lebih
Hingga 31 Maret 2024, DJP Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp23,04 triliun.
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kunjungan Menaker tersebut guna memastikan pekerja perempuan pada sektor industri tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif serta untuk mengecek fasilitas laktasi dan perlindungan kesehatan bagi pekerja terutama saat pandemi Covid-19./Antara-M. Risyal Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Herry Yogaswara menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19 akan mengakibatkan masyarakat yang tergolong near poor akan menjadi miskin.
Herry mengatakan, peningkatan jumlah rumah tangga miskin ini akan berdampak signifikan pada kualitas kesehatan masyarakat, termasuk terkait upaya menekan kasus kematian ibu dan bayi, prelevansi stunting pada balita, hingga pencegahan penyebaran penyakit menular.
Kondisi tersebut menurutnya akan menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Hal ini berlawanan dengan target capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Kependudukan yang didasarkan skenario kehidupan yang normal tanpa situasi bencana pandemi," katanya dalam siaran pers, Senin (21/12/2020).
Sejalan dengan itu, Studi Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada Juni 2020 terkait dampak pandemi terhadap ketenagakerjaan menunjukkan, masyarakat yang tergolong usia muda (15-24 tahun) dan tenaga kerja perempuan memiliki tingkat kerentanan paling tinggi akan kehilangan pekerjaan dan menganggur.
“Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya,” jelas Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Ngadi.
Di sisi lain, menurut Ngadi, tenaga kerja usia muda dan perempuan merupakan sasaran utama untuk mengoptimalkan capaian bonus demografi yang saat ini sedang dihadapi Indonesia.
Oleh karena itu, Herry mengatakan berbagai rencana kebijakan, program, dan target untuk jangka pendek, menengah, dan panjang perlu mengakomodasi dampak yang ditimbulkan dari situasi ini, misalnya program perlindungan sosial yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sebagai langkah agar berbagai program tersebut dapat efektif mencegah dan menyelamatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah dari jurang kemiskinan di Indonesia, LIPI bekerja sama dengan BKKBN, FEB UI, dan IPADI menyelenggarakan webinar Indonesian Demographic Outlook 2021: Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Sasaran RPJMN Bidang Kependudukan pada Selasa (23/12/2020).
Harry mengatakan acara tersebut merupakan hal penting untuk mendiskusikan dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, serta untuk memberikan saran berbagai alternatif dan solusi terkait problematika kependudukan.
Webinar akan dihadiri beberapa narasumber Staf ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Hingga 31 Maret 2024, DJP Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp23,04 triliun.
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah di Rompok Ndeso, Kuwaru RT 02, Kalurahan Poncosari, Bantul.
Wali Kota Jogja Hasto dorong kampung wisata jadi ruang belajar. Turis asing diusulkan ikut mengajar anak-anak.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 22 Mei 2026 kembali normal. Cek jam keberangkatan lengkap dari Palur hingga Tugu Jogja.
Perbankan DIY tetap stabil Maret 2026. Aset dan DPK tumbuh, tapi kredit justru turun 1,48%.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo Jumat 22 Mei 2026. Berangkat hampir tiap jam dengan tarif Rp8.000, praktis dan hemat.