China Kontrol Media Agar Kasus Covid-19 Terlihat Tidak Parah

Harianjogja.com, JAKARTA--Tingginya kasus Covid-19 membuat Pemerintah China mengontrol ketat penyebaran berita perkembangan wabah penyakit yang disebabkan oleh vierus SARS-CoV-2 tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terlihat lebih parah.

Presiden Xi Jinping dilaporkan memerintahkan para pejabat membungkam berita yang tidak menyenangkan dan mengubah narasi negatif terkait China soal penanganan virus corona. Laporan itu, sebagaimana dikutip dari situs ProPublica.org, Minggu (20/12/2020),  mengutip sejumlah dokumen yang diberikan pemerintah China kepada pekerja propaganda dan media lokal.

Sebagai contoh, dokumen itu memerintahkan situs berita di China untuk mengeluarkan push notification atau pemberitahuan langsung terkait kematian Li Wenliang. Li bersama delapan dokter lainnya di Wuhan sempat ditangkap karena membocorkan informasi virus corona di media sosial sekitar Desember 2019.

Li bersama rekan-rekannya berupaya memperingatkan masyarakat bahkan pemerintah terkait potensi merebaknya virus serupa SARS yang saat itu masih misterius.

Alih-alih diapresiasi, Li bersama tujuh dokter lainnya malah dihukum oleh kepolisian Wuhan karena membocorkan informasi tersebut ke media sosial. Kendati demikian, tak lama Li dan tujuh koleganya itu dibebaskan.

Tak lama kemudian Li dinyatakan meninggal dunia pada Februari lalu karena terinfeksi Covid-19.

Kematian Li memicu kritikan dan kecaman masyarakat China bahkan publik internasional terkait kekejaman pemerintahan Xi Jinping untuk membungkam berita yang tidak menyenangkan atau menimbulkan sentimen negatif bagi negaranya.

ProPublica menulis bahwa pemerintah China juga memerintahkan berbagai platform media sosial untuk menghapus nama Li Wenliang dari laman trending topics.

China juga disebut mengerahkan pasukan daring atau buzzer untuk membuat rentetan komentar palsu di berbagai platform media sosial untuk menyetir para pengkritik pemerintah.

Perintah tersebut satu di antara ribuan arahan rahasia pemerintah China yang tertuang dalam sejumlah dokumen lainnya ditinjau oleh ProRepublica dan New York Times.

Dokumen-dokumen itu memaparkan dengan sangat rinci sistem siber yang membantu pemerintah China menggiring dan membentuk opini di dunia maya selama pandemi.

Presiden Xi Jinping disebut membentuk Badan Siber (CAC) pada 2014 sebagai pusat manajemen pemblokiran internet dan propaganda.

ProPublica menuturkan CAC mulai mengontrol ketat aliran informasi soal virus corona pada pekan pertama Januari 2020. Pejabat CAC mewajibkan seluruh portal berita hanya menggunakan data yang dirilis pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com