Long Weekend 2027: Maret dan Mei Punya Banyak Hari Libur
Daftar 5 long weekend 2027, dengan rangkaian hari libur dan cuti bersama yang cukup panjang pada Maret, Mei, dan Desember.
Pengacara Hotman Paris Hutape/Instagram @hotmanparisofficial
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris serukan agar semua kebun binatang di Indonesia ditutup, dan semua satwanya dilepaskan. Dia mengimbau pengikutnya mendukungnya untuk menyerukan kampanye pembebasan itu.
Seruan itu disampaikannya di akun instagramnya. Menurutnya, binatang itu juga merupakan mahluk hidup yang punya perasaan, dan punya keluarga serta punya perasaan lainnya seperti yang dimiliki manusia.
Hotman menuliskan seruan itu dengan foto keluarga orang hutan yang sedang berada dalam sebuah tempat seperti sebuah kandang terbuka.
"Saat si Ayah &i Ibu merenung nasib mereka! Si anak bermain tali sbg satu satunya hiburannya!Apa hak manusia utk mengurung mereka? Mereka mahluk hidup yg punya perasaan, punya keluarga dan punya semua rasa yg dimiliki manusia! Ayok Kampanye agar semua kebon binatang di tutup dan kembalikan binatang ke dunianya! Mereka juga ciptaan Tuhan," tulisnya.
Seruan itu didukung oleh pengikutnya di instagram. Kebanyakan mereka setuju dengan pendapat Hotman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Daftar 5 long weekend 2027, dengan rangkaian hari libur dan cuti bersama yang cukup panjang pada Maret, Mei, dan Desember.
PSI menerima pengunduran diri Isyana Bagoes Oka dari jabatan Waketum, bersama Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha.
Pemkab Kulonprogo menunggu aturan resmi peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan berharap gajinya ditanggung pemerintah pusat.
Taisei Marukawa dipanggil John Herdman mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali. Pemanggilan ini menjadi bagian dari proses pengamatan kemampuan pemain Dewa United
Anggaran pendidikan DIY 2027 sebesar 40,14% diharapkan memperkecil kesenjangan rata-rata lama sekolah, terutama di Gunungkidul dan Kulonprogo.
DPR dan pemerintah menyepakati Pasal 6A RUU Perampasan Aset. Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku.