Bawaslu RI: Masyarakat Bukan Lagi Objek yang Diawasi, tetapi Subjek yang Ikut Mengawasi

Harianjogja.com, MAGELANG – Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI Mochammad Afifudin, menyatakan mmasyarakat kini harus menjadi subyek atau pelaku demokrasi, dan sudah bukan saatnya lagi menempatkan masyarakat sebagai obyek demokrasi.

”Masyarakat bukan lagi sebagai objek yang perlu diawasi, namun masyarakat ikut menjaga pelaksanaan demokrasi. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada,” kata Afiffudin saat berdiskusi bersama warga Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Sabtu (12/20/2020).

Baca juga: Lowongan Ribuan Pengawas TPS di Sleman Masih Kosong, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Afif mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Magelang yang tetap aktif berkegiatan meski tidak sedang melaksanakan Pemilu dan Pilkada. Ia pun berpesan agar selalu membumikan nilai-nilai pengawasan ke tengah-tengah masyarakat.

Menurut Afif nilai-nilai pengawasan jangan sampai menjadikan jarak antara pengawas dengan masyarakat. ”Pengawasan jangan dianggap sebagai suatu hal yang terpisah dari kegiatan sehari-hari. Jadikan aktivitas pengawasan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Pengawasan juga dapat dimulai dari obrolan-obrolan kecil dalam forum seperti ini,” kata Afif.

Seusai diskusi, Afif pun ngobrol santai sambil minum kopi dan duduk lesehan Bersama warga lereng Gunung Sumbing. Ia mengaku sangat menikmati dengan keramahan dan antusiasme warga Kabupaten Magelang dalam berbagai kegiatan Bawaslu, termasuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

Dusun Butuh yang terletak di punggung Gunung Sumbing ini kini menjadi sebuah objek wisata yang sedang digemari pengunjung. Dusun Butuh bahkan mendapat sebutan sebagai Nepal Van Java karena mirip dengan kondisi Nepal dimana rumah-rumah dibangun di lereng-lereng gunung sehingga terlihat bertumpuk-tumpuk dan tersembunyi diantara awan dan kabut.

Baca juga: Bambang Wisnu Jamin Ketersediaan Pupuk bagi Petani Gunungkidul

Dalam kunjungannya, Afif yang juga tersebut hadir bersama dengan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaalu Kabupaten Magelang. Kunjungan dimulai dengan pembuatan konten video NGADEM (Ngaji Demokrasi) di beberapa spot terbaik di dusun itu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar S.A.K.A, mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Pengawasan atas kerja samanya dengan Bawaslu sehingga terwujud cita-cita pengawasan. “Semangat pengawasan bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Dari pengawasan partisipatif masyarakat inilah maka akan terwujud demokrasi yang lebih baik,” katanya.

Acara temu warga desa pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Magelang ini berjalan dengan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum memasuki lokasi acara, staf Bawaslu Kabupaten Magelang memeriksa suhu tubuh peserta denga thermo gun, membagikan masker kain dan hand sanitizer.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengucapkan terima kasih kepada warga Dusun Butuh yang sudah berkenan hadir dan bekerja sama dengan Bawaslu untuk mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi.

”Terima kasih kepada warga Dusun Butuh yang selalu semangat hadir dalam setiap acara Bawaslu. Kami sudah beberapa kali mengadakan kegiatan, mulai dari kegiatan sosialisasi, launching Desa Pengawasan hingga pembinaan, antusiasme warga selalu baik,” tuturnya.

Habib juga menjelaskan alasan menjadikan Desa Temanggung sebagai Desa Pengawasan. Disebutkan Dusun Butuh, Desa Temanggung ini merupakan dusun tertinggi di lereng Gunung Sumbing. Karena itu, akses ke pusat kabupaten sangat jauh dan harus melalui medan yang menantang.

”Setelah melalui berbagai pertimbangan kami sepakat menjadikan dusun ini sebagai bagian dari Desa Pengawasan. Sehingga harapannya, akses informasi mengenai kepemiluan dan pengawasan tetap dapat diterima warga meskipun dengan lokasi yang terpencil,” jelas Habib.

Kepala Dusun Butuh, Lilik Setyawan pun mengatakan bahwa warga Dusun Butuh selalu menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan baik. Seperti halnya dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu yang lalu, tidak ditemukan adanya praktik politik uang.

”Warga kami tidak pernah terlibat politik uang. Jadi tidak keliru Bawaslu memilih desa kami menjadi Desa Pengawasan. Kami bersama warga siap ikut mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat, ” katanya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.