Corona Membuat Petani Indonesia Makin Merana

Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi corona (Covid-19) memengaruhi nilai tukar petani (NTP) Indonesia. Petani di Indonesia kian tertekan dan terpojok menyusul kembali turunnya NTP per Mei 2020 sebesar 99,47 atau lebih rendah 0,85 persen dibandingkan dengan bulan April sebesar 100,32.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan penurunan yang terus terjadi sejak awal tahun ini semakin memprihatinkan, terutama di tengah kondisi musim panen raya yang seharusnya berlangsung selama bulan Mei 2020.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menyebabkan hasil panen terserap secara maksimal di pasaran karena berkurangnya pendapatan masyarakat atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah.

”Belum lagi kebijakan PSBB yang mau tidak mau memengaruhi kelancaran distribusi komoditas pangan antarkota, antarprovinsi dan antarpulau. Walaupun pangan dikecualikan dari penerapan PSBB, adanya pemeriksaan di pos-pos yang berada di check point tertentu tentu berdampak pada kelancaran lalu lintas,” ujar Galuh dalam siaran persnya, Kamis (4/6/2020).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), turunnya NTP juga dibarengi dengan adanya perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar -0,07 persen pada Mei 2020 yang disebabkan oleh turunnya indeks di kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Lesunya daya beli masyarakat juga mempengaruhi nilai inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat adanya penuruan tingkat inflasi Mei 2020 sebesar 0,07 persen (month to month) atau 2,19 persen (year on year).

Pola inflasi yang nyatanya tidak biasa ini disebabkan oleh adanya penurunan permintaan akibat kedua hal tadi, yaitu lemahnya daya beli dan pembatasan aktivitas masyarakat.

Dalam usahanya menjaga ketahanan pangan, lanjut Galuh, pemerintah selalu menjadikan ketersediaan dan stabilitas harga pasokan pangan sebagai fokus utama di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.

"Namun, terkadang para petani yang merupakan produsen bahan pangan tersebut justru luput dari perhatian pemerintah. Padahal, jika ingin melancarkan sisi hilir, sisi hulu lah yang seharusnya diperhatikan terlebih dahulu,"

Adapun, kata Galuh, untuk tetap mendukung petani, perlindungan sosial bagi petani agar mereka tetap produktif dalam memproduksi pangan merupakan hal yang paling terpenting untuk dilakukan.

Selain itu Bulog harus menyerap pangan dari petani dengan harga yang menguntungkan petani, pemerintah juga telah menggalakkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani.

"Agar program KUR ini efektif, syarat pengajuan dan prosedurnya juga idealnya dipermudah," tuturnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia