OTT di Nganjuk Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Betulkah?
Peraih gelar doktor yang sempat lolos seleksi awal Capim KPK periode 2019-2023 itu dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN.
Isu kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang dikenal dengan istilah Uang Kuliah Tunggal atau UKT sempat beredar di media sosial.Ditjen Dikti Kemendikbud membantah isu tersebut/Ilustrasi
Harianjogja.com, JAKARTA - Isu kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang dikenal dengan istilah Uang Kuliah Tunggal atau UKT sempat beredar di media sosial.
Terkait isu tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan sejumlah bantahan.
"Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi Coronavirus," ujar Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., dalam keterangan resminya, diterima Rabu (3/6/2020).
Nizam menyebutkan, jika terdapat PTN yang menaikkan UKT, keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemi. UKT baru, lanjut Nizam, hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua.
"Selain itu, keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkuliah," ujar Nizam.
Terkait dampak pandemi Covid-19, Nizam menyebutkan adanya keterangan Majelis Rektor Perguruan Perguruan Tinggi (MRPTN) pada 6 Mei 2020,
Disebutkan bahwa MRPTN menyepakati beberapa opsi bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk mengatasi masalah UKT, yaitu:
a. Menunda pembayaran
b. Menyicil pembayaran
c. Mengajukan penurunan UKT
d. Mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak
Seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan tersebut diatur oleh masing-masing PTN.
"Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu operasional penyelenggaraan atau pun pembelajaran di perguruan tinggi serta berbagai aktivitas pendukungnya. Untuk mendapatkan keringanan UKT, mahasiswa PTN dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan PTN sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing PTN," ujar Nizam.
Selain itu, untuk meringankan beban mahasiswa terdampak pandemi, pemerintah memfasilitasi pemberian bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
"KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa PTN maupun PTS. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan KIP Kuliah bagi 400 ribu mahasiswa (tiga kali lebih banyak dari tahun lalu)," ujar Nizam.
Pemerintah, lanjut Nizam, sangat mengapresiasi perguruan tinggi yang telah membantu mahasiswa yang tidak mampu dengan bantuan pulsa serta dukungan logistik dan kesehatan selama pembelajaran dari rumah.
"Dukungan dari masyarakat dan alumni juga sangat luar biasa," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Peraih gelar doktor yang sempat lolos seleksi awal Capim KPK periode 2019-2023 itu dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN.
Fabio Di Giannantonio menangi MotoGP Catalunya 2026 yang dua kali dihentikan akibat kecelakaan beruntun di Barcelona.
BMKG memprediksi hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah DIY hingga 20 Mei 2026 akibat pengaruh fenomena MJO.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit melantik Kalemdiklat Polri, lima kapolda baru, dan satu pejabat utama Mabes Polri di Jakarta.
Balapan MotoGP Catalunya 2026 dua kali dihentikan setelah kecelakaan beruntun melibatkan Alex Marquez, Bagnaia, Zarco, dan Acosta.
Persija Jakarta U20 menjadi juara EPA Super League U20 2025/2026 setelah menang 1-0 atas Malut United U20 di partai final.