Cermarti Pasal-Pasal Penting di dalam Omnibus Law Keuangan
RUU PPSK akan disahkan hari ini oleh DPR melalui rapat paripurna. Selanjutnya omnibus law keuangan tersebut akan dibawa ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani.
Minta Penerapan PSBB Dievaluasi, Presiden Jokowi: Mana yang Terlalu Over, Maka yang Kendor
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan keterangan pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri untukmengingatkan para pejabat publik dan pihak rumah sakit agar tidak membuka data pasien positif corona serta mengajak masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dan beraktivitas seperti biasa. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah wilayah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pelaksanaan penerapan PSBB dievaluasi.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi jarak jauh dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2020).
Adapun, saat ini kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diterapkan di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota. Beberapa wilayah diantaranya juga telah melewati tahap pertama dan akan memasuki tahap kedua.
“Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over dan mana yang masih kendor,” ujar Jokowi.
Selain meminta agar penerapan PSBB dievaluasi, Presiden Jokowi juga menyampaikan arahan lainnya berkaitan dengan penanganan Covid-19. Setidaknya ada empat hal lainnya yang masih menjadi perhatian Jokowi.
Presiden meminta agar penyebaran Covid-19 di beberapa klaster untuk terus dimonitor agar jangan sampai klaster-klaster tersebut menjadi gelombang kedua penyebaran virus Corona di Indonesia.
Kemudian, Jokowi mendesak program jaring pengaman sosial (social safety net) berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.
“Saya minta minggu ini semua sudah diterima,” kata Presiden.
Dia meminta mulai dari Menteri Sosial hingga kepala desa turun kelapangan menyisir masyarakat agar bantuan tepat sasaran.
Hal ini juga berguna untuk mencarikan solusi cepat apabila ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan.
“Terakhir saya minta hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
