Dampak Pandemi Corona, Sudah 38.822 Narapidana Dibebaskan

Lorenzo Anugrah Mahardhika Senin, 20 April 2020 11:07 WIB

Dampak Pandemi Corona, Sudah 38.822 Narapidana Dibebaskan

Ilustrasi - Sejumlah narapidana berada di dalam Rumah Tahanan Klas IIB Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (7/5). Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan perbaikan sistem dalam rutan dan lembaga pemasyarakat, serta meminta Polri mengusut dugaan pungutan liar di Rutan Pekanbaru./Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mengambil kebijakan pada narapidana terkait dampak pandemi Corona. Jumlah narapidana yang telah bebas pada program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19 telah mencapai 38 ribu orang.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Apriyanti, hingga Senin (20/4/2020) pukul 07.00 WIB, pihaknya telah menghimpun data dari 525 UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 38.822 narapidana dan narapidana anak telah dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi.

Secara rinci, jumlah napi yang mengikuti program asimilasi berjumlah sebanyak 36.641 narapidana. Dari jumlah tersebut, 903 diantaranya adalah napi anak dan sebanyak 35.738 sisanya adalah narapidana dewasa.

"Narapidana yang mengikuti program integrasi berjumlah 2.181 narapidana. Jumlah tersebut terdiri atas 2.145 napi dewasa dan 35 napi anak," ujar Rika pada Senin (20/4/2020).

Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat.

Sementara, integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pembebasan napi melalui program ini telah diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam ketentuan tersebut, napi yang dibebaskan bukan yang terjerat kasus korupsi, narkotika, terorisme, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM, kejahatan transnasional dan warga negara asing.