Menkes: Kusta Bukan Kutukan, Penyintas Tak Boleh Didiskriminasi
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan kusta bukan kutukan dan mengajak masyarakat menghapus stigma terhadap penyintas melalui deteksi dini.
Pemerintah Bentuk Provinsi di Ibu Kota Baru
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. /ANTARA-Paparan Kementerian PUPR
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk provinsi baru di wilayah administratif ibu kota baru.
"Provinsi baru," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (17/12/2019).
Adapun di lahan provinsi baru seluas 256.000 hektare, dibangun kawasan pemerintahan seluas 56.000 hektare. Nantinya di lahan seluas 56.000 hektare itu dibangun Istana Kepresidenan, hingga gedung kementerian/lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya.
"Area 56.000 hektare diatur city manager, yang bukan bagian dari itu daerah otonom [provinsi baru]. Jadi, daerah dengan pemerintahan otonomi di luar 56.000 hektare. Daerah pemerintahan otonom itu berbentuk provinsi," ujar Suharso.
Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku.
UU No.32/2004, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No.78/2007 yang mengatur tata cara pembentukan daerah baru, disebutkan pembentukan provinsi harus memenuhi syarat fisik 5 kabupaten/kota di dalamnya.
BACA JUGA
Menurut Suharso, provinsi baru di ibu kota baru nantinya dikecualikan dengan tidak perlu adanya lima wilayah administratif setingkat kota/kabupaten.
"Dikecualikan dari ketentuan itu," ujar Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Share
Bernadheta Dian Saraswati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
