Pakar Hukum Minta Jokowi Tak Terbitkan Perppu Sebelum UU KPK Hasil Revisi Diundangkan

Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo diminta tak mengeluarkan Perppu sebelum UU KPK hasil revisi sah diundangkan.

Salah satu perumus UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Romli Atmasasmita menilai, Presiden Jokowi akan dalam masalah jika menerbitkan Perppu sebelum Revisi UU KPK selesai diundangkan

Romli mengingatkan, penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan akan melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, Presiden melanggar UU dan dapat di-impeach," ungkap Romli saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/10/2019).

Disinggung mengenai adanya desakan desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu KPK, Romli mengatakan bahwa upaya tersebut hanya akan menjerumuskan Presiden.

"Mereka yang mendorong Presiden untuk membuat Perppu pembatalan revisi UU KPK menjerumuskan Presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan," jelasnya.

Lebih lanjut, perumus UU KPK tahun 2002 ini menyarankan, Presiden segera saja mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pertengahan September 2019 lalu, dan mempercepat pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Saran saran saya agar Presiden undangkan saja (revisi UU KPK) dan percepat pelantikan pimpinan KPK baru dari seharusnya 27 Desenber 2019," pungkas Romli.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com