Harga Jagung di Atas Rp6.400 per Kg Tak Dilarang, Ini Penjelasan Bapanas
Bapanas menegaskan petani boleh menjual jagung di atas HPP. Harga Rp6.400 per kg merupakan kewajiban pembelian Bulog
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92. /Ist-Instagram info_kopo
Harianjogja.com, JAKARTA - Pihak kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan maut di tol Cipularang pada Selasa (3/9/2019) sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.
"Sejak pukul 09.20 WIB, Jasa Marga bersama pihak kepolisian kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow yang dimulai sejak Km 96 s.d Km 90," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, kata Heru, pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan, bagi pengguna jalan dari arah Bandung ke arah Jakarta dapat keluar di Gerbang Tol (GT) Cikamuning dan masuk kembali ke Jalan Tol Cipularang melalui GT Jatiluhur.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan atas pengalihan lalu lintas ini," kata Heru.
Heru mengatakan, pihaknya mengimbau pengguna jalan untuk dapat fokus berkendara, memenuhi kecepatan minimum berkendara di jalan tol dan memperhatikan rambu-rambu serta arahan petugas, terutama menjelang titik awal contraflow.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Bapanas menegaskan petani boleh menjual jagung di atas HPP. Harga Rp6.400 per kg merupakan kewajiban pembelian Bulog
Toyota Avanza menabrak motor dan pajangan keramik di Jalan Godean, Sleman. Pengendara motor dan pemilik toko mengalami luka-luka.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.
Konferensi pers industri rokok elektronik nasional menyoroti perlunya perlindungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja
DPRD DIY menyoroti kekurangan guru, kendala beasiswa JKP, dan ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah di Gunungkidul.