PNS hingga TNI Terindikasi Menolak Pancasila, BPIP: Upaya Mengganti Pancasila Sudah Tinggi

Harianjogja.com, JAKARTA- Upaya menolak Pancasila terindikasi terjadi di lingkup aparat negara.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menyebut perilaku intoleransi dan upaya mengganti Pancasila dari internal masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi.

"Karena itu, BPIP akan terus melakukan sosialisasi Pancasila dan akan menjadikan Pancasila sebagai pegangan bagi laku manusia," kata Hariyono kepada pers usai seminar nasional "Pancasila sebagai Platform Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" di Auditorium kampus Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Senin (19/8/2019).

Menurut Hariyono berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri, pada 2017, menyebutkan, ada sebanyak 19,4 persen aparat sipil negara (ASN) yang menyatakan tidak setuju pada Pancasila. Hasil survei lainnya, kata dia, juga menyebut ada sekitar tiga persen personil TNI yang juga menolak Pancasila.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengatakan, ada sekitar 23,4 persen mahasiswa menolak Pancasila dan setuju dengan jihad, sedangkan SMA sekitar 23,3 persen yang tidak setuju dengan Pancasila dan setuju dengan jihad. Sementara itu, 18,1 persen pegawai swasta mengatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Menurut Hariyono, Pancasila adalah ideologi bangsa yang berupa pemikiran, berisi nilai-nilai luhur bangsa. "Karena itu, ideologi harus terus dirawat dan dipelihara, agar tidak tergerus dan luntur," katanya.

Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Malang ini menceritakan, karena Pancasila itu pemikiran, sehingga pemikiran orang tuanya belum tentu sama dengan pemikiran anaknya. "Ada anak seorang Pancasilais menjadi menolak Pancasila, dan ada juga anak seorang kiai menjadi teroris," katanya.

Hariyono menambahkan, kondisi masyarakat saat ini terjadi distorsi pemahaman terhadap Pancasila. "Ada elite yang mengaku Pancasila, tapi kenyataannya dia korupsi. Koruptor itu anti Pancasila," katanya.

Pada tahapan berikutnya, menurut dia, distorsi pemahaman terhadap Pancasila bisa terjadi karena kurangnya keteladanan, adanya sikap inklusivisme, dan intoleran.

"Karena itu, BPIP akan melakukan sosialisasi Pancasila lebih intensif untuk melakukan internaliasi Pancasila, sehingga menjadi pegangan dan laku hidup," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara