Advertisement
Diam-Diam Polisi Hentikan Kasus Penghinaan Pancasila Rizieq Shihab
Panitia Penjemputan Imam Besar (PPIB) Habib Rizieq Shihab tengah melakukan konsolidasi persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. - JIBI/Sholahudin Al Ayyubi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Proses hukum kasus penghinaan Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab dihentikan oleh polisi.
Polda Jawa Barat mengakui telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara dugaan tindak pidana penghinaan Pancasila yang melibatkan pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Advertisement
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Umar Surya Fana menilai kasus yang melibatkan Rizieq Shihab tersebut tidak ditemukan alat bukti yang kuat dan tim penyidik juga tidak menemukan unsur tindak pidana terhadap kasus tersebut. Dia mengatakan Polda Jawa Barat menghentikan kasus tersebut sudah lama yaitu sekitar bulan Februari 2018.
"Iya betul sudah dihentikan (SP3) kasusnya. Saya lupa mungkin kalau tidak salah sekitar bulan Februari 2018 karena menurut tim penyidik ada beberapa alasan, akhirnya kasus itu dihentikan," tuturnya, Jumat (4/5/2018).
Seperti diketahui, Pendiri FPI Rizieq Shihab telah ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Jawa Barat menerima limpahan laporan dari Sukmawati Soekarnoputri dari Bareskrim Polri. Rizieq resmi dipolisikan dengan laporan bernomor LP/1077/X/2016/Bareskrim.
Sukmawati mempolisikan Rizieq atas perkara dugaan tindak pidana penodaan terhadap lambang negara dan dijerat dengan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
- Boyolali Kembali Diguyur Hujan Sore Ini, Simak Prakiraan Cuaca Sabtu 27 April
- Prakiraan Cuaca Klaten Sabtu 27 April: Pagi Cerah Berawan, Sore Hujan
- Bersahabat! Tidak Ada Hujan di Wonogiri pada Prakiraan Cuaca Sabtu 27 April
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
Advertisement
1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Advertisement
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
Advertisement
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Catat! Ini Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jogja Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
