Advertisement
Beri Kemudahan Warga Miskin, Jateng Garap Sekolah Kemitraan dengan Swasta di SPMB 2025
Beri Kemudahan Akses untuk Warga Miskin, Pemprov Jateng Garap Sekolah Kemitraan dengan Swasta pada SPMB 2025. - Istimewa
Advertisement
SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal merealisasikan programmer sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026.
Program sekolah kemitraan ini untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi anak lulusan SMP/ sederajat dengan kondisi khusus.
Advertisement
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, kondisi khusus yang dimaksud antara lain berasal dari keluarga miskin, disabilitas, atau anak panti asuhan. Melalui program kemitraan, mereka dapat bersekolah di sekolah swasta dengan dibiayai oleh APBD Provinsi Jateng.
“Nah [biaya Pendidikan] anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain di sekolah itu. Tidak dipungut iuran apapun, karena sudah dibiayai APBD,” kata dia usai menyampaikan paparan mengenai SPMB 2025, kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantor Gubernur Jateng, pada Selasa, 6 Mei 2025.
Rencananya, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota digandeng dalam program sekolah kemitraan. Pemprov Jateng menargetkan mendapatkan 5.000 murid dengan kondisi khusus bisa memanfaatkan program tersebut.
Lebih lanjut, Uswatun menerangkan, pihaknya menerapkan sejumlah syarat untuk instansi pendidikan swasta yang mengikuti program sekolah kemitraan. Antara lain, minimal terakreditasi B, sarana dan prasarana pembelajarannya memadai, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta tidak melaksanakan SPMB secara mandiri khusus kuota daya tampung program kemitraan.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyambut positif program sekolah kemitraan yang dirancang Disdikbud Jateng. Sebab, faktanya memang ada daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari jangkauan semua warga.
“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum. Padahal Itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Wisatawan Nekat Terobos TPR Parangtritis demi Hindari Tiket Masuk
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Performa Motor Tetap Terjaga Ini Cara Honda Edukasi Pengendara
- Duel Remaja di Pakualaman Jogja Terbongkar, Dua Pelajar Luka Parah
- Sering Dianggap Wajar Kebiasaan Ini Diam-Diam Menguras Energi
- Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
- WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
- Puluhan Telur Piton Ditemukan di Selokan Permukiman Warga Gunungkidul
- Krisis Energi, Purbaya: APBN Belum Diubah, Masih Aman
Advertisement
Advertisement







