Kuota Impor Daging Sapi 2026 Dipangkas, Pengusaha Wanti-wanti PHK
Pemangkasan kuota impor daging sapi 2026 dikeluhkan pengusaha karena dinilai mengancam usaha, tenaga kerja, dan berpotensi memicu PHK.
Foto Ilustrasi sejumlah pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/2/2024). - Antara /Erlangga Bregas Prakoso
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan akan mengikuti perintah Presiden Prabowo yang telah memberikan lampu hijau untuk mengekspor beras.
Stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 3,5 juta ton beras sampai dengan 4 Mei 2025. Stok ini merupakan angka tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir, atau sejak Perum Bulog berdiri. Di tahun ini pula, Bulog ditargetkan memiliki 4 juta ton beras.
“Sekarang kami ikut perintah Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kalau Bapak Presiden mengatakan ekspor [beras], kita ekspor [beras],” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/5/2025).
BACA JUGA: Pengamat Sebut Ekspor Beras Indonesia Bisa Berisiko Tinggi
Di samping wacana ekspor, Amran juga bersedia jika pada akhirnya stok beras yang melimpah di gudang Bulog itu digunakan untuk bantuan sosial (bansos).
“Pokoknya apa perintah Bapak Presiden, kita ikut. Kan kalau untuk mengeluarkan stok [beras] yang ada, itu bisa untuk dalam bentuk bansos dan juga ekspor. Dua solusi itu kami tunggu perintah [dari Presiden],” katanya.
Amran menegaskan Presiden Prabowo memberikan perintah untuk segera mengekspor beras, Kementan akan menindaklanjuti perintah tersebut. “Kami tindak lanjuti [jika ada perintah ekspor beras dari Presiden]. Sekarang kita bersyukur stok kita di saat kondisi beberapa negara agak kesulitan,” katanya.
Sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah harus memikirkan jangka panjang jika ingin mengekspor beras ke luar negeri, meski saat ini ada potensi 18,76 juta ton beras yang diproduksi sepanjang Januari—Juni 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan naik sebanyak 1,89 juta ton beras atau 11,17% dibandingkan produksi beras pada bulan Januari–Juni 2024 yang hanya sebanyak 16,88 juta ton beras menjadi 18,76 juta ton. Produksi beras akan turun pada tiga bulan terakhir lantaran memasuki periode paceklik.
Adapun jika perkiraan produksi beras selama enam bulan di tahun ini dikurangi konsumsi selama enam bulan, maka masih ada surplus beras sekitar 3,22 juta ton. Menurutnya, surplus beras ini penting untuk menutup defisit bulanan ketika musim paceklik di akhir tahun nanti.
BACA JUGA: Soal Ekspor Beras Indonesia, Ini Kata Serikat Petani
“Kita syukuri produksi [beras] naik. Tapi nggak usah terlalu euforia dengan klaim produksi naik tinggi sehingga ada potensi ekspor,” kata Khudori kepada Bisnis, Minggu (4/5/2025).
Khudori pun mewanti-wanti agar pemerintah harus menjaga produksi beras di bulan-bulan berikutnya agar bisa lebih tinggi dari tahun lalu, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi.
“Jangan lantas euforia, saat ini surplus [beras] ada peluang ekspor. Apa yang mau diekspor? Saat ini situasinya masih amat risk-an kalau Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia atau negara lainnya,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemangkasan kuota impor daging sapi 2026 dikeluhkan pengusaha karena dinilai mengancam usaha, tenaga kerja, dan berpotensi memicu PHK.
Pertamina menjelaskan angka Rp18.040 per liter di struk Pertalite merupakan harga keekonomian BBM, bukan harga yang dibayar masyarakat.
Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, Pemkab Bantul meminta seluruh OPD memperketat penggunaan BBM dan meningkatkan efisiensi operasional.
Sebanyak 13 pendaki ilegal Gunung Semeru diamankan TNBTS dalam operasi pengawasan. Empat pendaki lainnya masih dalam pencarian petugas.
Pergantian Kiswah Ka'bah 1 Muharram menjadi simbol hijrah dan harapan baru umat Islam, disaksikan jutaan jamaah di Masjidil Haram.
Rupiah melemah terhadap dolar AS, DPRD Jogja mendesak Pemkot melindungi UMKM dan memaksimalkan peluang pariwisata Jogja.