PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Politikus Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.
Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.
Advertisement
"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
etua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menuturkan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait perbaikan sistem politik di Tanah Air sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang mengusulkan pula perbaikan sistem politik.
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Salah satunya, kata dia, usulan agar pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
Sebab, menurut dia, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota, adapun gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi selama ini
"Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.
BACA JUGA: KPU Segera Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Terpilih, Ini Jadwalnya
Dia mengatakan PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) lantaran selama ini publik lebih fokus pada pilpres, sehingga pileg menjadi kurang mendapatkan perhatian.
"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres," paparnya.
Dia mengatakan perbaikan sistem politik itu dapat dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan undang-undang lainnya.
"Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar Prabowo.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
KTB Sudah Terbentuk di Semua Kampung, Tahun Depan Mulai Pembinaan
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Percepatan Akses Obat dan Vaksin Inovatif, Kemenkes Akan Bikin Satgas
Advertisement
Advertisement