Ombudsman Temukan Dugaan Pungli di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali dengan tegas menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) yang dimaksudkan untuk menandingi acara resmi World Water Forum (WWF). /Antara.
Harianjogja.com, JOGJA—Aliansi Gabungan Masyarakat Bali dengan tegas menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) yang dimaksudkan untuk menandingi acara resmi World Water Forum (WWF).
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menyatakan kegiatan PWF juga tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.
BACA JUGA : Tamu WWF Disuguhi Hidangan Khas Nusantara
"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," kata koordinator Organisasi Masyarakat Pecalang dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi.
Yadi mengatakan kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan, serta dapat membahayakan kedaulatan dan ketertiban masyarakat Bali. Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti bahwa PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.
Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa keberadaan forum semacam itu tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat lokal.
Yadi meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap agenda PWF yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20-23 Mei 2024.
BACA JUGA : Jokowi Kenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih ke Delegasi KTT WWF di Bali
Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Bali untuk bersatu dan menolak segala bentuk campur tangan asing yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban di Pulau Dewata.
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang kaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Studi Canva menemukan 98% profesional Indonesia menggunakan AI untuk presentasi, dari mencari ide hingga latihan sebelum tampil.
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi soal informasi kandungan gula, garam dan lemak pada kemasan makanan dan minuman.
DPRD Kulonprogo menyoroti rotasi jabatan di Pemkab dan meminta pejabat baru membuktikan kinerja serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
Pelindo menargetkan penataan 17 entitas melalui merger, konsolidasi, divestasi dan likuidasi hingga jumlah entitas menjadi 21
KAI merespons penetapan tersangka masinis Argo Bromo Anggrek dan menindaklanjuti enam rekomendasi keselamatan dari KNKT.