Advertisement
Cak Imin Tetapkan Kriteria Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengumumkan proses penjaringan calon kepala daerah dari partainya akan diselengggarakan oleh Desk Pilkada di semua tingkatan, lewat beberapa tahapan di antaranya yaitu uji kelayakan dan kepatutan serta uji publik.
Saat ini PKB resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah (cakada) 2024 melalui pendaftaran daring.
Advertisement
Muhaimin menilai hal tersebut dimaksudkan agar PKB mendapatkan cakada yang punya kualitas, berintegritas dan juga memiliki keberpihakan terhadap masyarakat di daerah.
"Jadi pendaftaran cakada dapat dilakukan dengan cara offline dengan mendaftar langsung ke kantor DPW dan DPC PKB di seluruh Indonesia, atau dapat juga secara online," tuturnya di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, PKB juga sangat terbuka dengan semua figur tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras.
Selain itu, PKB juga terbuka dengan figur-figur muda yang fresh dan visioner untuk menginovasi pembangunan daerah serta gagasan-gagasan perubahan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.
"PKB akan menjadi Pengusung Utama di 12 provinsi dan 270 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. PKB sangat terbuka dengan kekuatan politik lain untuk bersama-sama berkoalisi membangun daerah," katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
Advertisement
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement
