Advertisement
Dapat Petisi dari Para Akademisi, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024). - Antara - Andi Firdaus
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Jokowi menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.
Advertisement
"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat seusai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Petisi dari akademisi itu menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya. Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.
"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.
BACA JUGA: Angka Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Ini Kata Pengamat Universitas Indonesia
Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.
"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.
Ari menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Gandeng PPATK
KPK Sebut Debitur LPEI Terindikasi Fraud Ada 15 Perusahaan
Advertisement
BCA UMKM Fest 2025 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
Infrastruktur Vital Gaza di Ambang Kehancuran
Polisi Cokok 4 Pelaku Pengeroyokan dan Penculikan di Jaksel
Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
SAR Gabungan Belum Temukan Korban KMP Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Mahkamah Konsitusi Diminta Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Dua Dosen Pelaku Pelecehan Seksual kepada Mahasiswa di Makassar Ditahan Polisi
Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Pidana, Ini Alasan dari Jaksa
Advertisement
Kepulauan Barat Daya Jepang Diguncang Seribu Gempa Dua Pekan Berturut-turut
Berita Pilihan
Advertisement
Tak Hanya SMP Negeri, Kekurangan Siswa di Kulonprogo Juga Terjadi di Sekolah Swasta
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Investor Menghilang, Pembangunan Kereta Gantung ke Gunung Rinjani Batal
- Hamas Bakal Umumkan Soal Keputusan Gencatan Senjata di Gaza Setelah Konsultasi
- Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Perusahaan PLN
- Ungkap Mafia Beras, Menteri Amran Tak Gentar Diintimidasi
- Rp1,79 Triliun Bantuan Operasional Sekolah madrasan dan RA Segera Cair
- KPK Usut Permintaan Komitmen Fee dalam Pengadaan di MPR
- Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Penuh Kampung Haji Indonesia Segera Terealisasi
Advertisement
Advertisement
