43.569 Perizinan Diterbitkan Pemprov Jateng Selama 2023

SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 43.569 perizinan di berbagai sektor sepanjang 2023. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 28.511 perizinan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan diproses setelah ada rekomendasi teknis dari 18 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Jateng.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun lalu masuk dalam kategori sangat baik. Sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanannya agar semakin baik. 

"Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita di tahun 2023 mencapai 94. Ini penilaian dari pusat, ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik," kata Nana seusai rapat evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (18/1/2024).

Sepanjang 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG).

Dalam kesempatan itu, Nana meminta pata OPD juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik. 

"Kami sudah berkomitmen memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab," ujar Nana. 

BACA JUGA: Disupervisi KPK, Pemda Mulai Tata Izin Pertambangan di Wilayah DIY

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Salina Rosellasari membeberkan, dari 43.569 yang masuk ke Pemprov Jateng selama 2023, terbanyak adalah sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mencapai 28.578 perizinan, kemudian disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan. Selain itu, perijinan di sektor lainnya. 

Dari seluruh perizinan yang masuk, mayoritas melalui sistem OSS-RBA dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News