Advertisement
ASN yang Bersedia Bertugas di Daerah Pelosok Bakal Dapat Insentif, Mau?
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, DENPASAR—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menawarkan insentif kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di daerah pelosok.
“Lebih dari 100 ribu formasi kosong di daerah pelosok,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Denpasar, Jumat, (17/11/2023).
Advertisement
Ada pun salah satu insentif yang ditawarkan itu yakni percepatan kenaikan pangkat kepada ASN yang bertugas di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).
Jika ASN di perkotaan, lanjut dia, kenaikan pangkat kepada ASN selama empat tahun, ASN yang bertugas di daerah 3T bisa naik pangkat dalam waktu dua tahun.
Insentif tersebut tertuang dalam Undang-Undang ASN yang sudah disahkan sehingga dapat menjadi transformasi bagi abdi negara.
Adanya insentif itu diharapkan mendorong mobilitas talenta ASN yang tak hanya menumpuk di kota, tetapi juga tersebar di daerah pelosok.
“Dokter dan guru kurang, tidak ada di sana (3T) seperti yang diharapkan hanya sebagian saja. Kalau pun ada (ASN), tahun berikutnya mereka pindah ke kota, padahal desa tidak hanya butuh infrastruktur air bersih tapi SDM hebat,” katanya.
BACA JUGA: Teras Malioboro 2 Direlokasi, Gedung Mulai Dibangun Tahun Depan, Ini Lokasinya
Di sisi lain, Kementerian PANRB juga sedang mengkaji wacana gaji tunggal (single salary) terkait budaya kerja di berbagai daerah, hingga bobot tanggung jawab tugas ASN.
Saat ini, pemerintah masih menerapkan percontohan gaji tunggal kepada pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ia mengakui sistem itu dapat mendorong efisiensi namun tidak menutup kemungkinan sistem itu justru belum tentu meningkatkan kinerja.
“Kalau single salary yang dimaksud itu gaji tunggal, tidak ada honor-honor, nanti orang yang kerja dan tidak kerja itu sama, orang pulang sore dan pulang pagi nanti sama. Padahal wilayah Indonesia luas, latar belakang beda, kantornya juga bermacam-macam. Ini pelajaran penting dan kami kaji,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mensesneg Benarkan Adanya Rencana Bentuk Kementerian Haji
Daftar Menteri dan Wamen yang Terjerat Kasus Korupsi di Indonesia
Reaksi Presiden Prabowo Saat Dengar Kabar Wamenaker Kena OTT KPK
Wamenaker Kena OTT KPK, Ini Kata Istana
Advertisement
Wamenaker Kena OTT KPK, Komisi III Sebut Seperti Gol Bunuh Diri
Kena OTT KPK, Wamenaker Punya Harta Rp17 Miliar
Wamenaker Kena OTT KPK, Ini Profilnya
1.145 Polisi Disiagakan Kawal Demo di Gedung DPR Siang Ini
One Piece Hadir di Pameran Gamescom 2025 di Jerman
Advertisement
Benjamin Netanyahu Perintahkan Pasukan Duduki Jalur Gaza Segera
Ada 13 Kali Gempa Susulan di Karawang-Bekasi Terkait Gempa Magnitudo 4,7
Konflik Israel-Palestina, Menlu Jerman: Tujuan Kita Jelas Solusi Dua Negara
Advertisement
Gunung Semeru Alami 4 Kali Erupsi Pagi Ini, Ketinggian Letusan 1 Kilometer
Berita Pilihan
Advertisement
Dinsos Bantul Klaim Jumlah Orang Terlantar di Wilayahnya Menurun
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Ketua DPR: Gaji Tidak Naik, Cuma Tunjangan Beras 12 Juta per Bulan
- Puluhan Ribu Buruh Rencanakan Demo Tuntut Upah Naik 10,5 Persen
- Ekspor Minyak, Mantan Ketua PN Jaksel Didakwa Menerima Suap Rp15,7 Miliar
- Mantan Ketua PN Jaksel dan Tiga Hakim Didakwa Terima Suap Kasus CPO
- Soal Tunjangan Perumahan, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR RI
- Hasil DNA CA-Ridwan Kamil, Polri Segera Tentukan Status Lisa Mariana
- Ridwan Kamil Buka Peluang Cabut Laporan terhadap Lisa Mariana
Advertisement
Advertisement
