Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut penanganan masih mampu dilakukan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama PNS yang tergabung dalam Korpri. Dok. Setkab RI.
Harianjogja.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai dalam mewujudkan visi indonesiasentris, maka kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sebuah keniscayaan.
Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Dia mengamini bahwa dalam proses di lapangan pun akan ada pro dan kontra dari ASN, yakni ada pihak yang tak sepakat untuk berpindah ke Ibu Kota di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
BACA JUGA: Pembangunan IKN Hampir 40%, Erick Thohir: BUMN Kebut Proyek
Namun, Jokowi melanjutkan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan Pulau Jawa yang saat ini terbebani karena dihuni oleh 56 persen atau 150 juta dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 278 juta orang.
Bahkan, dia juga menyoroti ada ketimpangan dari sisi produk domestik bruto (PDB), yakni di Jawa mencapai 58 persen perputaran uang terjadi di pulau terluas ke-13 di dunia itu. Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan penyetaraan sesegera mungkin.
“Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah, ini adalah masa depan baru,” ucapnya dalam forum tersebut.
BACA JUGA: Menteri PUPR Membujuk Investor China Agar Mau Menanam Modal di IKN
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku pemerintah akan menerapkan sejumlah strategi, tak terkecuali mempersiapkan insentif sehingga kepindahan ASN ke IKN dapat terelalisasi dengan baik.
Insentif yang dimaksudkan, kata Jokowi, seperti rumah dinas dengan konsep rumah tapak maupun apartemen. Kemudian, biaya pindah juga diberikan kepada suami istri dengan anak, serta ada tunjangan dan fasilitas lainnya yang mengikuti di belakang.
“Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit? Namun, kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah moga-moga semuanya selesai,” pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut penanganan masih mampu dilakukan.
PHRI DIY menyoroti penginapan yang diduga belum berizin di Gumaton dan Jeron Beteng serta potensi kebocoran PAD Kota Jogja.
Ahli paru Tjandra Yoga Aditama mengingatkan risiko vape, mulai dari cedera paru-paru hingga gangguan kardiovaskular dan perkembangan otak.
SPPG Banjarharjo II di Muntuk, Dlingo, Bantul, kembali beroperasi sejak 19 Oktober setelah melengkapi kebutuhan tenaga inti.
Pemkab Bantul menyiapkan pemindahan rute jeep wisata dari zona inti ke zona penyangga Gumuk Pasir untuk menjaga kelestarian bentang alam barchan.
Kementerian PKP menargetkan bedah 10.300 rumah tak layak huni di DKI Jakarta pada 2026 untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.