Stakeholder Meeting Provinsi sebagai Upaya Keberlanjutan TPBIS

JAKARTA—Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar kegiatan bertajuk Stakeholder Meeting (SHM) di tingkat provinsi. Kegiatan yang diadakan di Prime Plaza Hotel Jogjakarta, Kamis (10/8/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Kelompok Substansi Perpustakaan Umum, Nurhadi Saputra, dan dihadiri juga oleh PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Dedi Budiono; Pustakawan DPAD DIY, M. Hadi Pranoto; Kepala Balai Layanan Perpustakaan DIY, Dewi Ambarwati.

Nurhadi mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Stakeholder Meeting Nasional yang telah dilaksanakan di Jakarta pada 21 Juni 2023 lalu. Kegitan SHM ini sebagai tahapan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

"Stakeholder Meeting [SHM] Provinsi ini adalah kegiatan mempertemukan para stakeholder di tingkat provinsi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan bahwa strategi Stakeholder Meeting menunjukkan pembelajaran kepada kabupaten dan provinsi tentang manfaat bersinergi dengan stakeholder lain untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan self esteem perpustakaan untuk menyuarakan hal-hal terkait dengan perpustakaannya.

Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi ini diselenggarakan untuk membahas perkembangan terbaru, tantangan, peluang, dan rencana tindakan untuk keberlanjutan TPBIS di tahun-tahun selanjutnya.

"Stakeholder Meeting Provinsi bertujuan untuk memperkuat, melanjutkan sinergi dan kolaborasi stakeholder sebagai gerakan bersama dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, membangun kesadaran tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun dukungan stakeholder untuk perluasaan dan keberlanjutan program," tuturnya.

Beliau memaparkan bahwa kegiatan Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum sudah dimulai sejak tahun 2018, ditetapkan menjadi kegiatan Prioritas Nasional dengan nama Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial.

"Saat ini, sudah 33 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan telah menjadi penerima manfaat program TPBIS. Dan hingga Juni 2023, 1.396 perpustakaan desa/kelurahan di 27 provinsi telah melaksanakan replikasi TPBIS secara mandiri," katanya.

BACA JUGA: Pembangunan JJLS Gunungkidul Capai 73%, Akhir Tahun Ditarget Rampung

Sejalan dengan tagline Perpusnas, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Kesejahteraan Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19, TPBIS diupayakan agar dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai salah satu strategi peningkatan literasi masyarakat menuju keberdayaan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi.

"Demi tujuan yang sudah kita paparkan tadi, Perpusnas mengajak seluruh stakeholder TPBIS untuk sama-sama mengambil peran dalam memastikan keberlanjutan dan perluasan replikasi TPBIS," katanya.

Tahun 2023 ini, Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara onsite (tatap muka), dibagi dalam 4 gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan di 8 – 9 provinsi. Kegiatan ini dimulai pada 26 Juli hingga 10 Agustus 2023. Dengan diikuti peserta kegiatan SHM Provinsi untuk setiap provinsi sebanyak 30 orang, terdiri dari : 5 orang Tim Sinergi Provinsi, 18 orang Stakeholder Provinsi, 2 orang Fasilitator daerah / PIC Provinsi, 1 orang Perwakilan Desa sebagai Role Model, 1 orang Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota sebagai Role Model, 1 orang Bappeda Kabupaten /Kota sebagai Role Model, 1 orang DPMPD Kabupaten / Kota sebagai Role Model, 1 orang pemustaka yang terdampak TPBIS.

Perpusnas mengharapkan diskusi yang produktif dan kolaboratif dari setiap stakeholder demi keberlanjutan proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News