Selain Tunjangan Kinerja, Berikut Fasilitas dan Tunjangan Pejabat di IKN

Harianjogja.com, JAKARTA—Terkait Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) No.44/2023.

Salah satu ketentuan beleid adalah mengenai pemberian tunjangan kinerja atau tukin bagi para pejabat IKN. Besaran tukin yang diteken Jokowi bervariasi. Tukin senilai Rp98,1 juta diberikan untuk kelas jabatan 17 atau Sekretaris IKN.

BACA JUGA: Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN, Jokowi: Insyaallah Berjalan Baik

Kelas jabatan 16 (deputi) Rp82,8 juta, kelas jabatan 15 (Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan) senilai Rp67,4 juta, dan kelas jabatan 14 atau Direktur/Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara senilai Rp62,6 juta.

Selain tukin, beleid baru itu juga menegaskan tentang hak keuangan lainnya bagi pejabat IKN. Hak keuangan itu mencakup gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Sementara fasilitas yang diberikan antara lain fasilitas biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya.

BACA JUGA: Ahok: Pertamina is The Real Investor for IKN

“Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya dihentikan jika Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara berhenti; atau diberhentikan,” demikian dikutip dari beleid, Kamis (13/7/2023).

Adapun aturan itu sudah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni Rabu 12 Juli 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com