DPR Bahas RUU Perampasan Aset di Tengah Demo 27 Agustus
DPR tetap menggelar rapat paripurna 27 Agustus dengan agenda laporan perkembangan RUU Perampasan Aset di tengah rencana demonstrasi.
Khofifah Indar Parwansa - Antara
Harianjogja, SURABAYA—Pengamat politik Universitas Indonesia Effendi Gazali menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merupakan kandidat calon wakil presiden (cawapres) terdepan dibanding bakal cawapres perempuan lainnya.
"Jika para calon presiden berniat mencari pasangan wapres seorang perempuan maka Bu Khofifah adalah kandidat terdepan," kata Effendi Gazali ditemui di Surabaya, Rabu (14/6/2023).
Menurut dia, mantan Menteri Sosial itu menjadi yang terdepan karena pengalaman politiknya yang sudah tidak diragukan lagi sejak zaman Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
BACA JUGA: LPSK Tetapkan Restitusi Korban David Ozora Senilai Lebih Rp100 Miliar
Effendi mengatakan bahwa Jatim merupakan the real battle ground bagi para capres yang bersaing pada Pilpres 2024 karena jumlah pemilihnya yang banyak.
"Apalagi Bu Khofifah memiliki basis dukungan yang besar di Jawa Timur. Siapa saja di antara tiga [bacapres] ini yang punya peluang menggandeng Khofifah," kata Effendi seraya menyebut nama bakal capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR tetap menggelar rapat paripurna 27 Agustus dengan agenda laporan perkembangan RUU Perampasan Aset di tengah rencana demonstrasi.
Kemlu memantau sekitar 45 WNI di Nepal setelah banjir bandang Nepal-Tibet. Hingga 27 Agustus, belum ada laporan WNI terdampak.
Kebakaran di Aljazair menewaskan 12 orang. Sebanyak 118 dari 182 kebakaran berhasil dipadamkan, sementara api lainnya masih ditangani.
Kasus kebakaran di DIY melonjak saat kemarau 2026. Polda DIY memperketat patroli titik api dan mengimbau warga tidak membuka lahan dengan membakar.
Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui lelang karena sudah melewati masa manfaat teknis dan ekonomis.
DPRD Kota Jogja menyoroti data desil bansos yang dinilai tak tepat sasaran dan meminta pemutakhiran data serta antisipasi bantuan melalui APBD.