Herbalife Gandeng Yayasan Cita Sehat Cegah Stunting di Gunungkidul
Herbalife dan Yayasan Cita Sehat meluncurkan program pencegahan stunting di Kedungkeris Gunungkidul yang menyasar 275 penerima manfaat.
KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). /Ist-Dok. BKIP Kemenhub
Harianjogja.com, JOGJA—Kereta Api (KA) Bandara YIA terdiri dari tipe reguler dan premium. Bedanya yaitu dari waktu tempuh dan harga tiketnya.
Untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara YIA, PT KAI menyediakan kereta api premium bernama YIA Xpress.
Harga tiket YIA Xpress adalah Rp50.000 sementara KA YIA regular Rp20.000. Dari sisi rute, Xpress tidak berhenti di Stasiun Wates, sedangkan kereta regular berhenti di Stasiun Wates.
Kereta YIA Xpress cocok digunakan oleh calon penumpang yang ingin cepat sampai tujuan karena hanya membutuhkan waktu perjalanan 35 menit.
Berikut adalah jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 8 Juni 2023 :
Rute dari Stasiun Tugu Jogja :
Pukul 05.35 WIB
Pukul 08.30 WIB
Pukul 10.00 WIB
Pukul 13.40 WIB
Pukul 15.33 WIB
Pukul 17.43 WIB
Rute dari Stasiun Tugu :
Pukul 07.20 WIB
Pukul 09.15 WIB
Pukul 11.25 WIB
Pukul 14.35 WIB
Pukul 16.45 WIB
Pukul 18.45 WIB
Selamat menikmati perjalanan menggunakan kereta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Herbalife dan Yayasan Cita Sehat meluncurkan program pencegahan stunting di Kedungkeris Gunungkidul yang menyasar 275 penerima manfaat.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 26 September 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jadwal dari Jogja dan Kutoarjo selengkapnya.
Jadwal KA Bandara YIA Sabtu 26 September 2026 tersedia 24 perjalanan. Cek jadwal YIA-Tugu dan Tugu-YIA serta waktu tempuhnya.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 26 September 2026 dari Palur menuju Jogja/Tugu tersedia mulai pukul 05.00 WIB. Simak jadwal lengkapnya.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 26 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Subsidi BBM dan LPG 3 kg 2027 turun Rp11,4 triliun. DPR menyoroti data penerima subsidi dan tingginya exclusion error pemerintah.