Advertisement
Gerindra Sepakat Cawapres Prabowo dari PKB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) berjabatan tangan seusai membuka Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra - PKB di Jakarta, Senin (23/1/2023). Pembukaan Sekber tersebut untuk mempererat koalisi kedua partai dalam upaya pemenangan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir - nym.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan Gerindra sudah sepakat calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto akan berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Desmond membantah ada deadlock atau kebuntuan soal pembahasan cawapres untuk Prabowo. Dia mengklaim Gerindra akan menerima siapa saja sosok yang diajukan PKB.
Advertisement
"Kita sepakat wakil kita adalah dari PKB. Jadi kalau ada yang bilang deadlock, enggak, tergantung kita [PKB] saja nunjuk siapa," ungkap Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).
Dia menyatakan jika PKB ingin ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jadi cawapres Prabowo maka mereka berdua akan jadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
BACA JUGA: Ponsel 2 Tersangka Penyalahgunaan Tanah Kas Desa Diuji Forensik, Muncul Tersangka Baru?
"Kalau PKB tunjuk Cak Imin, ya itu lah wakil Pak Prabowo. Kalau PKB nunjuk yang lain ya itu wakil Prabowo. Asal dari usulan PKB," jelasnya.
Memang, sejak Agustus 2022, Gerindra dan PKB sudah mendeklarasikan koalisi bersama untuk menghadapi Pilpres 2024. Belakangan, kedua partai menamai diri Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Pada pekan lalu, Cak Imin sudah mengklaim peluangnya menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sangat besar.
Apalagi, belakangan Cak Imin sowan ke para mantan wakil presiden seperti Jusuf Kalla, Hamzah Haz, Boediono, dan teranyar Try Soetrisno. Dia pun semakin yakin bisa maju pada ajang Pilpres 2024 untuk mendampingi Prabowo.
"Sangat besar," ujar Cak Imin saat ditanya peluangnya jadi cawapres Prabowo, usai bertemu dengan Boediono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).
Meski begitu, dia mengatakan hingga kini belum ada keputusan soal pasangan capres-cawapres koalisi. Cak Imin pun meminta doa agar terpilih jadi cawapres untuk Prabowo.
"Ini kan belum diputuskan, kita tunggu saja. Doakan nanti," jelas Wakil Ketua DPR itu. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
