Advertisement
Presiden Jokowi Dinilai Campur Tangan Urusan Pilpres 2024, Ini Pembelaan PDIP
PDIP Bela Jokowi Karena Disebut Terlalu Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024. Presiden Jokowi mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2023 - Biro Pers Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah pihak menentang sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu campur tangan terkait koalisi parpol di Pemilu dan Pilpres 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah tak setuju jika Jokowi dianggap cawe-cawe atau terlalu mengurusi koalisi dalam ajang Pilpres 2024.
Advertisement
Salah satu pihak yang menganggap Jokowi terlalu terlibat mengurusi pilpres adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Tindakan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka untuk bahas Pilpres 2024 telah melanggar etika politik presiden.
Said berpendapat Jokowi hanya sekadar menanggapi keinginan partai politik pendukungnya. Oleh sebab itu, menurutnya, komentar Denny tak menghargai kedaulatan partai politik.
"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Deni Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe cawe urusan pilpres. Setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden [capres] dan wakil presidennya [cawapres]," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).
Dia mengatakan, setiap pimpinan partai politik pasti akan memutuskan capres-cawapres serta koalisinya sesuai preferensi masing-masing, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Said pun menyatakan jika para ketua umum partai politik menginginkan pendapat Jokowi maka itu adalah hak mereka. Apalagi, lanjutnya, yang dikumpulkan Jokowi merupakan partai politik koalisi pemerintahan.
"Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan, dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi, salahnya di mana?" ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Said yakin Jokowi tahu batasan politiknya. Dia mencontohkan, mantan Wali Kota Solo itu juga menghargai pilihan politik Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
