Pekalongan Bentuk Kecamatan Tangguh Bencana, Perkuat Kesiapsiagaan
Pemkab Pekalongan mendeklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana di daerah rawan bencana.
Logo PAN/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Amanat Nasional (PAN) segera menggelar rapat koordinasi bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca diusungnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) oleh PDI Perjuangan.
Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menyampaikan rapat itu bertujuan mematangkan rencana penetapan kebijakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang terdiri atas PAN, Partai Golkar, dan PPP.
“PAN setelah berlebaran akan melakukan rapat koordinasi sekaligus silaturahmi Idulfitri dengan Golkar dan PPP. Tujuannya untuk mematangkan rencana penetapan kebijakan KIB,” kata Viva Yoga Mauladi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (21/4/2023).
Dia mengatakan PAN siap bekerja sama dengan semua partai politik untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), berkualitas, dan berintegritas.
Baca juga: Ganjar Resmi Jadi Capres dari PDIP, Megawati Minta Kader Menangkan Pemilu 2024
“PAN akan selalu menjadi komponen yang terus memperkuat pilar demokrasi Indonesia,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Viva Yoga juga mengapresiasi pengumuman calon presiden yang cukup cepat dari PDIP.
“Ini tentu akan mempercepat proses terbentuknya pasangan calon melalui kerja sama partai politik, sesuai persyaratan presidential treshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen kursi DPR RI sebagaimana diatur Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Juru Bicara PAN.
Dia menjelaskan pengumuman capres yang lebih cepat bermanfaat bagi demokrasi dan pendidikan politik masyarakat.
“Dengan pengumuman calon presiden dari awal, maka masyarakat akan menilai, memverifikasi, dan mendiskusikan sosok calon pemimpin bangsanya sebelum masuk ke bilik tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 nanti,” kata Wakil Ketua Umum PAN.
Ganjar Pranowo, yang saat ini masih aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah, diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP, Jumat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan itu secara langsung pada Rapat DPP Partai Ke-140 Diperluas Tiga Pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 H di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemkab Pekalongan mendeklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana di daerah rawan bencana.
Kemdiktisaintek dan IRD Prancis memperkuat kolaborasi riset melalui skema pendanaan bersama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Rencana BI menaikkan remunerasi kas pemerintah dinilai dapat membantu menekan biaya utang negara dan menjaga stabilitas rupiah.
Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta. Kemenangan ini membuat peluangnya di klasemen semakin terbuka.
Jepang menyiapkan pengerahan SDF ke Selat Hormuz dengan tiga syarat utama, termasuk gencatan senjata AS-Iran dan penurunan ancaman keamanan.
Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.