Advertisement
Kementerian Perdagangan Temukan Perusahaan Tak Distribusikan Minyakita

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekitar 515 ton stok Minyakita yang diproduksi pada Desember 2022 di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara tidak didistribusikan di tengah kelangkaan produk tersebut.
Stok tersebut ditemukan rombongan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri pada saat inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek di perusahaan itu, Selasa (7/2/2023).
Advertisement
“Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO),” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui keterangan resmi.
Zulkifli mengingatkan produsen dan pedagang Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Permendag No. 49/2022.
PT BKP diminta segera mendistribusikan stok tersebut ke pasar dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan dipantau oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.
PT BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita, sambungnya, diharapkan dapat mendistribusikan produk tersebut ke pasar sehingga tidak terjadi kelangkaan dan ketidaksesuaian harga dengan HET.
“Diutamakan ke pasar rakyat dulu, tidak ke ritel modern. Kami juga akan mengurangi distribusinya untuk ritel modern dan penjualan daring,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah menambah pasokan DMO dengan harapan pasokan Minyakita kembali normal sesuai dengan HET sehingga terjangkau oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement