Advertisement
Kementerian Perdagangan Temukan Perusahaan Tak Distribusikan Minyakita
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memantau harga-harga bahan pokok - JIBI/Bisnis.com/Indra Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekitar 515 ton stok Minyakita yang diproduksi pada Desember 2022 di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara tidak didistribusikan di tengah kelangkaan produk tersebut.
Stok tersebut ditemukan rombongan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri pada saat inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek di perusahaan itu, Selasa (7/2/2023).
Advertisement
“Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO),” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui keterangan resmi.
Zulkifli mengingatkan produsen dan pedagang Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Permendag No. 49/2022.
PT BKP diminta segera mendistribusikan stok tersebut ke pasar dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan dipantau oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.
PT BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita, sambungnya, diharapkan dapat mendistribusikan produk tersebut ke pasar sehingga tidak terjadi kelangkaan dan ketidaksesuaian harga dengan HET.
“Diutamakan ke pasar rakyat dulu, tidak ke ritel modern. Kami juga akan mengurangi distribusinya untuk ritel modern dan penjualan daring,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah menambah pasokan DMO dengan harapan pasokan Minyakita kembali normal sesuai dengan HET sehingga terjangkau oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Advertisement
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Advertisement
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Realisasi KUR Capai Rp238,7 T, Menteri UMKM Optimistis Target Tercapai
Advertisement
BNPB: Daerah Rawan Butuh Teknologi Peringatan Dini Longsor
Berita Pilihan
Advertisement
DLH Gunungkidul Bangun Fasilitas Cuci Truk Sampah di TPAS Wukirsari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Longsor Banjarnegara: Dua Warga Tewas, SAR Cari Korban Lain
- Kasus Suap Proyek Jalan, Topan Ginting Hadapi Sidang Perdana
- DIY Hentikan Bansos untuk Ribuan Penerima Terindikasi Judol
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
- 1.000 KK Lulus dari PKH, Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Warga
- Herlambang Kulonprogo Disiksa Jaringan Scam Saat di Kamboja
Advertisement
Advertisement
