Advertisement
Bulog Ingin Kembali Salurkan Beras ke PNS dan TNI-Polri

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog ditugaskan menyerap 2,4 juta ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP), jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 1,2 juta ton.
Agar terserap dengan baik, Bulog pun mengusulkan beras tersebut bisa disalurkan untuk tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri.
Advertisement
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan usulan tersebut lantaran saat ini penyaluran Bulog terbatas, apalagi dengan dihilangkannya program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2019 lalu.
“Kan kita sudah memproduksi beras sendiri persoalannya kita ambil dari offtaker gabah ke petani sebanyak mungkin. Kita membuat beras kalau ini tidak ada hilirnya masalah kan? Nah kita tidak mungkin lagi minta untuk Rastra. Karena sudah menjadi keputusan Pak Presiden Rastra itu tidak ada lagi,” ujar Buwas kepada awak media di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jumat (4/2/2023).
Buwas mengungkapkan, saat ini beras harganya paling murah sekitar Rp8.500-Rp8.800. Namun pemberian tunjangan beras PNS dan TNI-Polri jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya Rp7.242 per kilogram. Dengan demikian, total tunjangan beras yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp72.420 per orang.
“Lah sekarang dia rugi dong sekarang coba dicek PNS, TNI, Polri tunjangan gajinya untuk beli beras berapa nilainya? Rp7.200, sekarang saya tanya kalau Rp7.200 ada enggak beras harga Rp7.200. Berarti dia paling murah dia beli Rp8.500-Rp8.800 nombok dong dia tapi dia nggak kerasa,” ungkap eks Kepala BNN dan Kabreskrim Polri itu.
Menurut Buwas, memang dulu anggota PNS, TNI-Polri sempat menerima tunjangan dalam bentuk beras. Namun, saat itu beras yang didapatkan berkualitas buruk.
"Salahnya, Bulog pada saat itu memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Saya juga termasuk yang ikut merasakan itu. Nah sekarang saya Dirut Bulog, maka harus saya ubah," ucap Buwas.
Jika terealisasi kembali, Buwas menjamin beras yang akan disalurkan Bulog nantinya akan berkualitas bagus. Pasalnya, Bulog sudah memiliki mesin penggilingan yang mutakhir, yaitu Modern Rice Milling Plant (MRMP).
Adapun jumlah tunjangan yang diberikan rencananya sebanyak 10 kilogram beras per pegawai. Sementara berapa alokasi anggarannya akan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Buwas mengaku hanya tinggal menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) soal hal tersebut
“Tunggu peraturannya tunggu perpresnya nanti, nanti kan ada hitungannya lagi itu kan perlu penarikan itu kembali dikembalikan seperti sebagian pembelian beras itu kepada negara melalui bentuk uang harus ada perubahan regulasinya. Pak Presiden juga sedang memikirkan itu,” tutur Buwas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement