Wacana BBM Subsidi Diperketat, 51 Juta Warga Bisa Terdampak
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Gedung KPU/JIBI-Bisnis.com-Surya Dua Artha
Harianjogja.com, JAKARTA—Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Siti Zuhro memperkirakan ada tokoh tak terduga yang meramaikan bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Siti mencontohkan Pilpres 2019, ketika nama Ma’ruf Amin yang sebelumnya tak banyak dibicarakan, malah menjadi cawapres Joko Widodo (Widodo).
“Contohnya jelas sekali, ketika Mahfud waktu itu sudah segitunya [diprediksi jadi cawapres Jokowi], at the last minute berubah total menjadi Ma’ruf,” ujar Siti kepada Bisnis.com, Jumat (21/10/2022).
Kejadian seperti itu bisa kembali terulang di Pilpres 2024. Dia mengatakan, nama-nama tokoh politik yang masuk bursa capres-cawapres saat ini masih sangat dimis. Apalagi, lanjutnya, pendaftaran capres-cawapres masih baru dibuka pada Oktober 2023.
Oleh karenanya, kata Siti, besar kemungkinan nama-nama yang digadang saat ini menjadi capres/cawapres, malah tak maju. Sebaliknya, tokoh yang kurang dipertimbangkan, bisa muncul.
BACA JUGA: Anies Baswedan Akan Temui Ribuan Pendukungnya di Jogja
“Konteks yang seperti itu akan juga terjadi di 2023 menurut saya. Mungkin satu semester awal dari 2023, muncul calon lainnya, katakanlah Mahfud MD muncul, dimunculkan begitu. Yang enggak ada, diadakan. Yang ada, hilang malah,” jelas Siti.
Dia menambahkan, saat ini elektabilitas ataupun popularitas memang sudah kurang relevan dalam menentukan calon-calon pemimpin. Popularitas, jelasnya, dapat diatur dan dikemas sedemikian rupa.
Di atas semua itu, jelas Siti, seorang calon pemimpin bangsa harus punya rekam jejak dan kompetensi yang jelas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengevaluasi aturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri.
Pemda DIY mengusulkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk penyesuaian tarif untuk mengoptimalkan PAD dan biaya layanan.
Simak informasi SIM Keliling Bantul November 2026, jadwal layanan di Manding, syarat perpanjangan, dan biaya SIM A serta SIM C.
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Cek jadwal SIM Keliling dan layanan perpanjangan SIM Gunungkidul November 2026, termasuk lokasi, syarat dokumen, serta biaya SIM A dan C.