Advertisement
Pemprov Jateng Dorong Penerapan Transaksi Nontunai
Warga memperlihatkan uang lembar pecahan Rp75.000 usai melakukan penukaran di Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/8/2020). - Bisnis / Rachman\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dorong penerapan transaksi nontunai untuk belanja dan pendapatan tiap jajarannya guna membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Transaksi nontunai sangat dirasakan manfaatnya, terutama dari sisi pendapatan pemerintah karena dari sebaran pendapatan juga banyak, pengendaliannya juga agak sulit. Sebarannya sangat banyak sehingga harus dikendalikan dengan sistem," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dikutip dari Antara, Senin (4/7/2022).
Advertisement
Sekda menyebut salah satu bentuk transaksi nontunai adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart), baik untuk lembaga pemerintahan maupun pelaku usaha.
Baca juga: Pemerintah kabupaten/kota di Jateng didorong optimalkan penerapan sistem merit
Sekda mencontohkan, dulu untuk pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan karcis, pihak pemeriksa karcis bisa tidak menyobek karcis yang telah diserahkan masyarakat.
Menurut dia, karcis parkir itu berpeluang diserahkan lagi ke loket depan untuk dijual lagi dan ada peluang kebocoran pendapatan pemerintah.
"Dengan model QRIS ini, itu tidak akan terjadi lagi. Itu adalah bentuk dari sisi akuntabilitas dan manfaat lain dari QRIS yang tak hanya dirasakan oleh pemerintah tapi juga masyarakat adalah aman," ujarnya.
Sekda menjelaskan, aman ini diantaranya dari sisi kejahatan pencopetan, dan aman dari kemungkinan menerima transaksi uang palsu.
"Di samping itu, penggunaan QRIS membuat transaksi lebih cepat karena tidak perlu lagi bingung mencari uang kembalian ataupun memberikan uang pas," katanya.
Hal tersebut didorong penerapannya pada lingkungan Pemprov jateng, bahkan perbankan milik Pemprov Jateng juga didorong melakukan transaksi menggunakan QRIS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Redam Konflik Sosial, Polda Jatim Kirim Brimob ke Pulau Kangean
Tiga Rumah Sakit di Jember Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan
Kolaborasi Matcha Jepang-Bakpia Kukus di 40 Tahun Kyoto-Yogyakarta
Ganggu Petani, Mentan Kembali Tegaskan Akan Melawan Mafia Pangan
Advertisement
Disokong Dana LPDB Rp200 M, Koperasi Siap Memasok Bahan Baku untuk MBG
BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
Gerebek Kampung Ambon, Petugas Temukan Narkoba hingga Senpi
Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
Waduh, Impor Baju Bekas Naik dari 7 Ton Menjadi 3.600 Ton
Advertisement
Prabowo Ajak Masyarakat Mikul Dhuwur Mendhem Jero, Ini Maksudnya
PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
Dua Mantan Dirut Antam Dipanggil KPK, Ini Kasusnya
Mensos dan Menhub Teken MoU di Jogja, Ini Isinya
Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
Advertisement
Prabowo Sebut Tidak Ada Kendali Jokowi atas Kebijakannya
Berita Pilihan
- BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
- Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
- PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 6 November 2025
- Polda DIY Investigasi Penyebab Kecelakaan KA Bangunkarta di Prambanan
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Hari Ini Kamis 6 November 2025
- Jadwal Bus Malioboro ke Pantai Baron Kamis 6 November 2025
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Kamis 6 November 2025
- Prakiraan BMKG Kamis 6 November 2025, DIY Hujan Ringan
- Jadwal DAMRI Jogja ke YIA Kulonprogo Kamis 6 November 2025
Advertisement
Advertisement
