Pemprov Jateng Dorong Penerapan Transaksi Nontunai

Harianjogja.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dorong penerapan transaksi nontunai untuk belanja dan pendapatan tiap jajarannya guna membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Transaksi nontunai sangat dirasakan manfaatnya, terutama dari sisi pendapatan pemerintah karena dari sebaran pendapatan juga banyak, pengendaliannya juga agak sulit. Sebarannya sangat banyak sehingga harus dikendalikan dengan sistem," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dikutip dari Antara, Senin (4/7/2022).

Sekda menyebut salah satu bentuk transaksi nontunai adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart), baik untuk lembaga pemerintahan maupun pelaku usaha.

Baca juga: Pemerintah kabupaten/kota di Jateng didorong optimalkan penerapan sistem merit

Sekda mencontohkan, dulu untuk pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan karcis, pihak pemeriksa karcis bisa tidak menyobek karcis yang telah diserahkan masyarakat.

Menurut dia, karcis parkir itu berpeluang diserahkan lagi ke loket depan untuk dijual lagi dan ada peluang kebocoran pendapatan pemerintah.

"Dengan model QRIS ini, itu tidak akan terjadi lagi. Itu adalah bentuk dari sisi akuntabilitas dan manfaat lain dari QRIS yang tak hanya dirasakan oleh pemerintah tapi juga masyarakat adalah aman," ujarnya.

Sekda menjelaskan, aman ini diantaranya dari sisi kejahatan pencopetan, dan aman dari kemungkinan menerima transaksi uang palsu.

"Di samping itu, penggunaan QRIS membuat transaksi lebih cepat karena tidak perlu lagi bingung mencari uang kembalian ataupun memberikan uang pas," katanya.

Hal tersebut didorong penerapannya pada lingkungan Pemprov jateng, bahkan perbankan milik Pemprov Jateng juga didorong melakukan transaksi menggunakan QRIS.