Advertisement
Luhut Mengklaim Jutaan Pemilih Partai Pemerintah Dukung Pemilu Ditunda

Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan hasil big data yang menunjukkan banyak pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Dikutip dari YouTube akun Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022), Luhut mengungkapkan hasil big data tersebut berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial, mulai dari Facebook hingga Twitter.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
“Kita kan punya big data. Dari big data meng-grab 110 juta, macam-macam Facebok, ada orang main Twitter, Twitter 10 juta lah. Orang-orang ini ada di Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, dimana-mana ceruk ini,” katanya.
Menurutnya, percakapan-percakapan tersebut sebagian besar tidak menginginkan pemerintah menghabiskan dana hingga lebih dari Rp110 triliun untuk pemilihan presiden pada 2024 di tengah kondisi saat ini.
“Dari data itu, bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk milih keadaan gini, ngapain sih. Pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak. Itu rakyat yang ngomong,” jelasnya.
Namun, dia menekankan bahwa suara-suara itu bagian dari demokrasi. Artinya, semuanya bergantung pada kondisi di lapangan. Sejauh ini, ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan mentaati konstitusi yang ada.
“Tapi kalau rakyatnya [suara] terus berkembang gimana, DPR bagaimana, MPR bagaimana, jadi konstitusi yang dibikin itu harus ditaati Presiden. Tapi ini orang takut. Yang pengen jadi gini [presiden] entar ketunda gue jadi gini [presiden],” katanya.
Hingga saat ini, ia mengemukakan rakyat Indonesia sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan, survei kepuasannya mencapai 74 persen.
BACA JUGA: Ramai Seruan Merapatkan Saf saat Salat di Masa Pandemi Sekarang, Bagaimana dengan DIY?
Sementara itu, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai legitimasi perpanjangan masa jabatan presiden berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sangat keliru.
“Para politisi itu keliru. Tingkat kepuasan yang tinggi itu ini dialami baik oleh Presiden Jokowi maupun Presiden SBY. Kepuasan pada presiden SBY sering di atas 70 persen, pernah beberapa kali di atas 75 persen. Dan ini tak pernah jadi isu untuk perpanjangan jabatan presiden,” katanya mengutip Instagramnya @saiful_mujani.
Menurutnya, rakyat menghargai kerja pemimpinnya, tapi mereka juga patuh konstitusi bahwa presiden berkuasa lewat pemilu langsung untuk hanya dua periode, masing-masing hanya lima tahun.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polres Magelang Kota Amankan 100 Kilogram Bahan Mercon, 1 Pelaku Ditangkap
- 11,39 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
- Alasan Kejagung Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati
- KPK Duga Rafael Alun Trisambodo Terima Gratifikasi Dalam Bentuk Uang
- Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PDIP Klaim Tidak Ada Beda Sikap dengan Jokowi
Advertisement

Belasan Motor Milik Remaja Pelaku Perang Sarung Disita hingga Lebaran
Advertisement

Ini Wisata Air di Wilayah Terpencil Gunungkidul yang Menarik Dikunjungi
Advertisement
Berita Populer
- Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran, Jakarta-Jogja Rp2,2 Juta
- PKB dan Gerindra Sepakat Bakal Deklarasikan Capres-cawapres Mei
- 12 Tahun Penelitian Wolbachia Digelar di Jogja, Ini Pengaruhnya Pada Kasus DBD
- Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Ini 8 Alasan yang Memberatkan
- Perjalanan Kasus Teddy Minahasa, dari Ditangkap hingga Dituntut Hukuman Mati
- QRIS Indonesia Bisa Dipakai di Negara-Negara ASEAN Ini
- Catat! Ada Tambahan Jadwal KRL Jogja Solo, Hari Ini!
Advertisement
Advertisement