Advertisement
Luhut Mengklaim Jutaan Pemilih Partai Pemerintah Dukung Pemilu Ditunda

Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan hasil big data yang menunjukkan banyak pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Dikutip dari YouTube akun Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022), Luhut mengungkapkan hasil big data tersebut berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial, mulai dari Facebook hingga Twitter.
Advertisement
“Kita kan punya big data. Dari big data meng-grab 110 juta, macam-macam Facebok, ada orang main Twitter, Twitter 10 juta lah. Orang-orang ini ada di Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, dimana-mana ceruk ini,” katanya.
Menurutnya, percakapan-percakapan tersebut sebagian besar tidak menginginkan pemerintah menghabiskan dana hingga lebih dari Rp110 triliun untuk pemilihan presiden pada 2024 di tengah kondisi saat ini.
“Dari data itu, bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk milih keadaan gini, ngapain sih. Pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak. Itu rakyat yang ngomong,” jelasnya.
Namun, dia menekankan bahwa suara-suara itu bagian dari demokrasi. Artinya, semuanya bergantung pada kondisi di lapangan. Sejauh ini, ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan mentaati konstitusi yang ada.
“Tapi kalau rakyatnya [suara] terus berkembang gimana, DPR bagaimana, MPR bagaimana, jadi konstitusi yang dibikin itu harus ditaati Presiden. Tapi ini orang takut. Yang pengen jadi gini [presiden] entar ketunda gue jadi gini [presiden],” katanya.
Hingga saat ini, ia mengemukakan rakyat Indonesia sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan, survei kepuasannya mencapai 74 persen.
BACA JUGA: Ramai Seruan Merapatkan Saf saat Salat di Masa Pandemi Sekarang, Bagaimana dengan DIY?
Sementara itu, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai legitimasi perpanjangan masa jabatan presiden berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sangat keliru.
“Para politisi itu keliru. Tingkat kepuasan yang tinggi itu ini dialami baik oleh Presiden Jokowi maupun Presiden SBY. Kepuasan pada presiden SBY sering di atas 70 persen, pernah beberapa kali di atas 75 persen. Dan ini tak pernah jadi isu untuk perpanjangan jabatan presiden,” katanya mengutip Instagramnya @saiful_mujani.
Menurutnya, rakyat menghargai kerja pemimpinnya, tapi mereka juga patuh konstitusi bahwa presiden berkuasa lewat pemilu langsung untuk hanya dua periode, masing-masing hanya lima tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement