Advertisement
Survei SMRC tentang Kinerja Jokowi: Penegakan Hukum Memburuk
Presiden Joko Widodo - Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) merilis survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo. Penegakan hukum dianggap semakin buruk.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8 persen.
Advertisement
Mereka yang menganggap buruk atau sangat buruk 24,8 persen. Lalu, 27,2 persen menilai sedang saja dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen.
Meski persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari sebaliknya, persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan catatannya, kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.
“Persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa Covid-19 ini dan belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi,” katanya melalui diskusi virtual, Selasa (19/10/2021).
Sementara itu, Sirojudin menjelaskan bahwa 61,3 persen warga menilai kondisi keamanan secara umum baik. Pada angka tersebut, masyarakat menganggap saat ini baik atau sangat baik.
Hanya 11,8 persen yang menilai buruk atau sangat buruk. Ada 24,2 persen yang menilai kondisi keamanan sedang saja dan masih ada 2,7 persen yang tidak memberikan jawaban.
“Kondisi keamanan relatif stabil dalam dua tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi,” jelasnya.
Survei opini publik SMRC digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
