Advertisement
Survei SMRC tentang Kinerja Jokowi: Penegakan Hukum Memburuk
Presiden Joko Widodo - Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) merilis survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo. Penegakan hukum dianggap semakin buruk.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8 persen.
Advertisement
Mereka yang menganggap buruk atau sangat buruk 24,8 persen. Lalu, 27,2 persen menilai sedang saja dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen.
Meski persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari sebaliknya, persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan catatannya, kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.
“Persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa Covid-19 ini dan belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi,” katanya melalui diskusi virtual, Selasa (19/10/2021).
Sementara itu, Sirojudin menjelaskan bahwa 61,3 persen warga menilai kondisi keamanan secara umum baik. Pada angka tersebut, masyarakat menganggap saat ini baik atau sangat baik.
Hanya 11,8 persen yang menilai buruk atau sangat buruk. Ada 24,2 persen yang menilai kondisi keamanan sedang saja dan masih ada 2,7 persen yang tidak memberikan jawaban.
“Kondisi keamanan relatif stabil dalam dua tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi,” jelasnya.
Survei opini publik SMRC digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
