Survei SMRC tentang Kinerja Jokowi: Penegakan Hukum Memburuk

Harianjogja.com, JAKARTA – Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) merilis survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo. Penegakan hukum dianggap semakin buruk.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8 persen.

Mereka yang menganggap buruk atau sangat buruk 24,8 persen. Lalu, 27,2 persen menilai sedang saja dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen.

Meski persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari sebaliknya, persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan catatannya, kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.

“Persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa Covid-19 ini dan belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi,” katanya melalui diskusi virtual, Selasa (19/10/2021).

Sementara itu, Sirojudin menjelaskan bahwa 61,3 persen warga menilai kondisi keamanan secara umum baik. Pada angka tersebut, masyarakat menganggap saat ini baik atau sangat baik.

Hanya 11,8 persen yang menilai buruk atau sangat buruk. Ada 24,2 persen yang menilai kondisi keamanan sedang saja dan masih ada 2,7 persen yang tidak memberikan jawaban.

“Kondisi keamanan relatif stabil dalam dua tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi,” jelasnya.

Survei opini publik SMRC digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Sumber : JIBI/Bisnis.com