Advertisement
Gaji 4,5 Juta per Bulan Tak Dikenai Pajak, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.
Sementara itu, penghasilan Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun akan dikenakan pajak, sebesar 5 persen sesuai dengan lapisan pertama dalam penghasilan kena pajak (PKP).
Advertisement
"Artinya seseorang yang setahun pendapatannya di atas Rp54 juta sampai Rp60 juta plus dikenakan pajak 5 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (8/10/2021).
Pekerja yang memiliki penghasikan Rp 5 juta per bulan atau Rp60 juta, maka dikenakan Rp6 juta per tahun. Menurut Sri Mulyani, besaran Rp6 juta dari PKP ini dikalikan 5 persen sesuai lapisan pertama. Dengan demikian, wajib pajak dengan gaji Rp5 juta harus membayar Rp300.000 per bulan.
Untuk wajib pajak dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp4,5 juta per bulan yang NPWPnya disatukan dengan istri, Sri Mulyani menjelaskan penghasilannya digabungkan ke dalam pendapatan tidak dikenakan pajak.
Namun, dia menegaskan yang dibebaskan pajak adalah pendapatan total Rp54 juta per tahun.
Jika pasangan memiliki putra atau putri, maka setiap tanggungan diberi beban Rp4,5 juta per tahun dan maksimal tanggungan 3 orang.
"Ini untuk meluruskan seolah-olah mahasiswa baru lulus belum kerja punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar. Jadi bahwa PTKP itu tidak diubah pendapatan atau penghasilan tidak kena pajak Rp54 juta plus Rp4,5 juta untuk setiap maksimal 3 orang," papar Sri Mulyani.
Dia menegaskan UU HPP berpihak pada masyarakat yang pendapatannya rendah. Bagi sumber pendapatan lebih tinggi, maka akan membayar lebih tinggi.
"Ini elemen keadilan. Yang bawah diringankan, yang di atas memiliki kemampuan leih tinggi sehingga memberikan efek gotong-royong," tegas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dapat Surat Jawaban dari KPK, Ratusan Warga Pati Membubarkan Diri
Unggah Video Bersama Jusuf Hamka, Uya Kuya Tegaskan Masih di Jakarta
Sempat Dirawat, Pelajar Asal Tangerang Meninggal Saat Ikut Demo di Jakarta
Pemkot Semarang Bakal Kembangkan Wisata Pantai Mangunharjo
Advertisement
Polda Jatim Tangkap 580 Pelaku Perusakan Saat Demo, Ini Rinciannya
Mulai Anarkistis, Polisi Bubarkan Aksi Demonstrasi di Gorontalo
Keluarga Almarhum Affan Kurniawan Akhirnya Memiliki Rumah yang Layak
Kronologi Heli Jatuh di Hutan Kalimantan, Basarnas Terus Lakukan Pencarian
Partai Buruh dan KSPI Bakal Laporkan Anggota DPR yang Arogan ke MKD
Advertisement
Kapolri Buru Aktor Intelektual dan Penyokong Dana Demo Anarkistis
Siaga Satu, Buruh Siap Menjaga Gangguan Keamanan di Kawasan Industri
Anggaran Dicoret, DPRD Jabar Setop Dinas ke Luar Negeri
Forum Pemred Minta Semua Pihak Menghentikan Anarkisme dan Melakukan Refleksi
KPK Periksa Yaqut, Usut Kronologi Pembagian Kuota Haji
Advertisement
Relawan Arus Bawah Prabowo Dukung Aparat Tindak Tegas Aksi Demo Anarkistis
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- KPK Panggil Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Hari Ini
- Polisi Tetapkan 7 Tersangka Demo Rusuh Depan Mapolda Jateng
- Prakiraan Cuaca Jogja Hujan Ringan, Daerah Lain Berawan
- Rumahnya Dijarah Massa, Ini Kata Sri Mulyani
- Aksi Demo di Berbagai Daerah Jadi Momentum Presiden Prabowo untuk Berbenah
- Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Langsung Gelar Salawatan
- Prabowo Dinilai Gagal Paham soal Demo, YLBHI Desak Hentikan Represi Aparat
Advertisement
Advertisement
