Advertisement
Gaji 4,5 Juta per Bulan Tak Dikenai Pajak, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.
Sementara itu, penghasilan Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun akan dikenakan pajak, sebesar 5 persen sesuai dengan lapisan pertama dalam penghasilan kena pajak (PKP).
"Artinya seseorang yang setahun pendapatannya di atas Rp54 juta sampai Rp60 juta plus dikenakan pajak 5 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (8/10/2021).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Pekerja yang memiliki penghasikan Rp 5 juta per bulan atau Rp60 juta, maka dikenakan Rp6 juta per tahun. Menurut Sri Mulyani, besaran Rp6 juta dari PKP ini dikalikan 5 persen sesuai lapisan pertama. Dengan demikian, wajib pajak dengan gaji Rp5 juta harus membayar Rp300.000 per bulan.
Untuk wajib pajak dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp4,5 juta per bulan yang NPWPnya disatukan dengan istri, Sri Mulyani menjelaskan penghasilannya digabungkan ke dalam pendapatan tidak dikenakan pajak.
Namun, dia menegaskan yang dibebaskan pajak adalah pendapatan total Rp54 juta per tahun.
Jika pasangan memiliki putra atau putri, maka setiap tanggungan diberi beban Rp4,5 juta per tahun dan maksimal tanggungan 3 orang.
"Ini untuk meluruskan seolah-olah mahasiswa baru lulus belum kerja punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar. Jadi bahwa PTKP itu tidak diubah pendapatan atau penghasilan tidak kena pajak Rp54 juta plus Rp4,5 juta untuk setiap maksimal 3 orang," papar Sri Mulyani.
Dia menegaskan UU HPP berpihak pada masyarakat yang pendapatannya rendah. Bagi sumber pendapatan lebih tinggi, maka akan membayar lebih tinggi.
Advertisement
"Ini elemen keadilan. Yang bawah diringankan, yang di atas memiliki kemampuan leih tinggi sehingga memberikan efek gotong-royong," tegas Sri Mulyani.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejagung Periksa 4 Pejabat BUMN Waskita Karya
Penembakan di Sekolah Rusia, Korban Tewas hingga 13 Orang
Benarkah Gubernur Papua Lukas Enembe Sakit? KPK Akan Koordinasi dengan IDI
IDI Ingatkan Pemerintah Tak Buru-Buru Nyatakan Pandemi Berakhir
Advertisement
APBN Terkuras Rp1.657 Triliun, Terbanyak untuk Subsidi BBM dan THR PNS
Iran Tuduh AS Manfaatkan Kerusuhan untuk Bikin Kacau
Mantap! APBN Surplus Rp107,4 Triliun per Agustus 2022
2 Cara Mudah Mengecek Penerima BLT BBM 2022 Rp600.000
Advertisement
Jogja Dapat Duit Insentif Rp10 Miliar dari Sri Mulyani
Prabowo Tetap Buka Opsi Jokowi Jadi Cawapresnya di 2024
Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
Advertisement
Survei CSIS Buktikan Golkar Terpopuler di Mata Pemilih Muda
Berita Pilihan
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
Advertisement
DPRD Kulonprogo Godok Raperda Pembangunan Kepemudaan, Dinilai Jadi Akselerasi Kemajuan Daerah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bos Pfizer Positif Covid-19 Lagi, Dia Ungkap Alasan Belum Disuntik Booster Bivalent
- Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Ini Kata Peritel
- Jenis-jenis Hewan yang Berpotensi Punah Tahun 2050, Adakah dari Indonesia?
- Tak Hanya Jogja, Sejumlah Provinsi Lain Juga Berawan
- Top 7 News Harianjogja.com Senin, 26 September 2022
- Cacat Kendaraan Viral di Medsos, Hyundai dan Kia Digugat
- Cara Cek BLT BBM Rp600.000 Lewat HP
Advertisement
Advertisement
