Advertisement
Ganjar Kunjungi Banjarnegara, Gelar Rapat Internal
Senin, 06 September 2021 - 16:27 WIB
Budi Cahyana
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. - Ist/dok Humas Pemprov Jateng
Advertisement
Harianjogja.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk datang ke Banjarnegara. Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat di sana.
Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.
Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.
"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.
Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri," pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.
"Kami sudah menunggu lama pembinaan dari pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuao perintah pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu," tegasnya.
Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.
"Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada Provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah," pungkasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Jogja
| Kamis, 25 April 2024, 13:37 WIB
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ajukan Praperadilan, KPK: Silahkan, Itu Hak Tersangka
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
- Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Prabowo: Tinggalkan Sakit Hati
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
- Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
Advertisement
Advertisement