Ini Jurus BKKBN Atasi Stunting

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
04 September 2021 22:57 WIB Ujang Hasanudin News Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Upaya tersebut didorong melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang memungkinkan BKKBN bekerjasama dengan sejumlah kementerian terkait.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Panjang atau tinggi badan di bawah standar. Strategi nasional untuk menurunkan angka stunting itu ditargetkan pada 2024 nanti angka prevalensi stunting menjadi 14% sesuai standar WHO tidak boleh di atas 20%. Sementara per 2019 angka prevalensi stunting nasional masih di angka 27,67%.

“Kami tidak ingin berwacana lagi, karena waktunya tinggal 2,5 tahun untuk mencapai target. Kita harus kerja, kerja, dan kerja,” kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam Sosialisasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 melalui Zoom Meeting, Sabtu (4/9/2021) malam.

Hasto memaparkan untuk mencapai target tersebut dibuatlah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk percepatan penurunan stunting yang berisi lima pilar strategi nasional (Stranas), yakni Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, sampai tingkat desa dan kelurahan.

Pilar kedua adalah peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. “Ini adalah pilar sangat penting karena bagaimana masyarakat bisa paham tentang stunting, kalau paham mindset akan berubah, kalau mindset berubah, perilaku berubah sehingga tidak menelantarkan kehamilan dan anaknya. Semua terencana,” kata Hasto.

Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; Keempat, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

Lebih lanjut Hasto mengatakan, BKKBN menambahkan dalam rencana aksi stranas penurunan stunting dengan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting mengamati dari waktu ke waktu, dan audit kasus stunting seperti apa solusi masing-masing kasus.

Menurut Hasto terdapat dua faktor secara teoritis dalam menangani stunting, yakni faktor sensitif dan faktor spesifik. Dia mengatakan stunting tidak sepenuhnya masalah gizi namun ada faktor faktor lain.

“Kemiskinan, pendidikan, sanitasi air bersih faktor penting. Akan terjadi sakit berulang ketika air bersih tidak ada, rumah kumuh sanitasi engga bagus banyak penyakit menular. Miskin akses pangan kurang, pendidikan rendah pemahaman masalah gizi, parenting anak dan juga pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, perawatan pasca-persalinan rendah. Disitu kelahiran anak stunting,” papar Hasto.

Faktor spesifik melekat pada faktor pranikah, ibu hamil. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018 kejadian anemia ibu hamil tinggi diatas 40%. Anemia ibu hamil sumber salah satunya stunting. Sehingga sebelum hamil harus disiapkan baik. Minimal tiga bulan sudah harus diperiksa, akan diterapkan pada mereka baru nikah. Sebanyak 80% yang menikah hamil di tahun pertama. Berarti ada 1,6 juta bayi dari pasangan suami istri kalau dua juta yang menikah.

Dari persalinan 1,6 juta. 27% persen atau 430 ribu stunting. “Kalau seandainya yang nikah terus hamil kalau diperiksa HB dulu yakin tak kekurangan HB dan status nutrisi bagus luar biasa sangat bisa cegah kelahiran stunting,” kata Hasto.

Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Agama setelah Perpres turun agar calon pengantin tidak hanya mendapatkan materi menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah (samawa), namun juga disertai untuk melaporkan kondisi fisik calon pengantin terutama wanita minimal tiga bulan sebelum menikah.

“Saya sudah komunikasi audiensi dengan Kementerian Agama mohon izin setelah Perpres turun untuk melakukan satu kewajiban mendaftar tiga bulan sebelum nikah disertai sampaikan tinggi badan, berat, HB, lingkar lengan atas bagi mereka mau nikah,” ujarnya.

Selain bekerja sama dengan Kementerian Agama, mantan Bupati Kulonprogo DIY, ini juga akan menyiapkan data seperti data PeduliLindungi yang dimiliki Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini belum ada data terpadu yang dimiliki bayi yang lahir.

Dengan adanya pendamping keluarga semua orang hamil melalui bisa melaporkan melalui aplikasi setiap terjadi kelahiran. “Bidan harus melaporkan real time panjang badan, berat badan, data bayi, lingkar kepala. Bayi lahir di indonesia antara 15.000-16.000 maka kemudian tiap hari harus dapatkan data itu. Berapa yang berat badan kurang. Pada hari ini kita akan tahu berapa yang akan bakat jadi stunting ini penting. Yang kurang harus kita kawal jangan sampai terlambat,” kata Hasto.

Kepala Biro Perencanaan, Siti Fatonah, menambahkan, BKKBN akan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk mengatasi stunting. Misalnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi serta pembangunan rumah tidak layak huni. Program tersebut agar diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berisiko stunting. Kemudian juga dengan Kementerian Pertanian terkait penyediaan pangan yang bergizi.

Tidak hanya lembaga pemerintah, namun lembaga swasta juga diajak kerja sama, seperti akademisi, organisasi masyarakat, hingga perusahaan swasta untuk sama-sama membantu menurunkan stunting